Merdeka.com - RUU Pemilu dipastikan tidak akan dilanjutkan pembahasannya di DPR. Pemilu dan Pilkada akan digelar secara serentak nasional di 2024. Pemerintah membantah argumen kekhawatiran akan muncul korban meninggal petugas KPPS seperti Pemilu tahun 2019. Sebab berkaca pada Pilkada 2020 yang dianggap lebih berbahaya karena digelar di tengah pandemi, dinyatakan berhasil dan tidak memakan korban.

"Argumen banyak meninggal misalnya. Sekarang argumen itu terbantahkan dengan Pilkada 2020. Itu 2020 jauh lebih berbahaya karena nyata-nyata kita melaksanakan di saat pandemi," ujar Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar dalam diskusi, Sabtu (13/3).

Justru Pilkada 2020 kemarin bisa menjadi pelajaran menghadapi Pilkada serentak 2024 yang digelar di tahun yang sama dengan Pemilu. Mencegah terjadinya bencana kesehatan saat Pemilu, bisa disiagakan tenaga kesehatan untuk mendampingi penyelenggara.

"Jadi praktik 2020 sebenarnya kita bisa menjadi contoh untuk menangani hal masalah soal kesehatan tadi itu. Termasuk ke depan kita pikirkan bagai proses seleksi penyelenggara ad hoc ini," ujar Bahtiar.

Selain itu, Bahtiar juga meluruskan, kematian KPPS saat Pemilu 2019 juga ada masalah selain kelelahan karena penghitungan suara. Dia bilang ada masalah saat distribusi logistik Pemilu. Manajemen logistik dinilai buruk. Ditambah, para KPPS bekerja di luar kapasitasnya karena turut membantu menghitung jumlah surat suara sebelum hari penghitungan.

"Jadi tidak semata-mata hanya soal kelelahan. Faktornya apa, apa ada dari tahapan yang tidak berjalan, misal manajemen distribusi ada enggak faktor distribusi buruk yang bukan pekerjaan KPPS menjadi harus dikerjakan KPPS di hari H," ujar Bahtiar.