Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri meminta satuan kerja mengevaluasi dan mengkonstruksi ulang langkah-langkah strategis. Hal tersebut penting dalam rangka memenuhi target Indeks Reformasi Birokrasi.

"Memenuhi target indeks reformasi birokrasi, sebagaimana tadi yang tertuang dalam Renstra Kemendagri Tahun 2020, dan harapannya mudah-mudahan ini bisa dicapai," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Muhammad Hudori, dikutip dalam keterangan pers, Jumat (23/4).

Dia menjelaskan, dalam rencana strategis atau renstra Kemendagri tahun 2020-2024, Kemendagri menargetkan angka 87 dengan kategori A pada tahun 2021, yang berkontribusi pada tunjangan kinerja sebesar 100 persen. Sedangkan untuk tahun 2020, ditargetkan mampu meraih angka 85.

Diakuinya, pencapaian tersebut tidaklah mudah. Namun ia berharap indeks reformasi birokrasi Kemendagri terus mengalami peningkatan.

"Saat ini belum ditetapkan hasilnya oleh KemenPAN-RB, dan kami juga masih menunggu, mudah-mudahan, harapan saya, minimal sama atau paling bagus ada peningkatan, yang saya inginkan jangan turun," bebernya.

Hudori mengatakan, pelaksanaan reformasi birokrasi, tidak hanya dalam rangka mendapatkan indeks reformasi birokrasi yang telah ditetapkan di dalam renstra. Tak kalah penting adalah pencapaian bukti pelaksanaan reformasi birokrasi secara baik melalui penetapan unit kerja, yaitu melakukan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Ditambahkannya, pada tahun 2020 Kemendagri mendapatkan 3 unit kerja untuk WBK dan WBBM dengan rincian dua unit kerja di Dukcapil, dan satu di Ditjen Adwil.

"Nah ke depan, khusus untuk Kemendagri, kita menetapkan di 72 unit kerja, makanya saya berharap kepada 72 unit nanti harus betul-betul, mempersiapkan dengan baik, terutama untuk mempersiapkan zona integritas tadi," tuturnya.