Kemelut BPJS kesehatan, Din Syamsuddin sebut ada miskomunikasi

Merdeka.com - Ribut-ribut soal BPJS Kesehatan yang diberi fatwa haram oleh Majelis Ulama Indonesia mendapat tanggapan dari Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin. Lelaki yang juga Ketua MUI itu mengatakan, ada salah paham sehingga terjadi polemik itu dan bergulir seperti bola liar.

Demikian disampaikan Din Syamsuddin kepada wartawan di sela-sela sidang tanwir Muhammadiyah di auditorium Al Amin, kampus Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Minggu (2/8).

Menurut Din, dalam ijtima MUI tentang BPJS Kesehatan itu, isinya sebenarnya bersifat rekomendasi. Terbitnya saran itu semuanya sudah melalui rapat dihadiri 750 pakar atau ahli Islam.

Dikatakan Din, yang direkomendasikan saat itu adalah menyempurnakan konsep BPJS Kesehatan. Sebab menurut dia, posisi MUI mendukung program pemerintah. Semua program ditelaah dan jika ada kekurangan maka pemerintah lakukan penyesuaian.

"Karena saat ini rakyat Indonesia sedang gandrung yang namanya syariah. Contoh, ada bank konvensional lalu ada pula bank syariah. Demikian pula dengan asuransi. Ada asuransi konvensional, ada pula asuransi syariah. Jadi mungkin perlu juga ada BPJS Syariah," kata Din Syamsuddin.