Kekuatan parpol di kabinet jadi penyeimbang parlemen
Merdeka.com - Setelah dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengaku akan segera mengumumkan nama-nama menteri kabinet yang akan membantunya di pemerintahan nanti. Dari 34 kementerian yang dibentuk, Jokowi akan memberikan 16 kursi dari partai politik dan 18 kursi dari kalangan profesional.
Pengamat politik, dari UIN Syarif Hidayatullah, Zaki Mubarak, menilai peran parpol sangat dibutuhkan untuk menjadi penyeimbang parlemen yang dikuasai oleh Koalisi Merah Putih (KMP).
"Peran parpol itu sangat realistis dalam kabinet Jokowi. Hal tersebut, bisa membuka komunikasi politik antar eksekutif dengan legislatif," ujar Zaki saat dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (20/10).
Menurut Zaki, pembantu presiden nantinya harus mampu melakukan komunikasi politik dan memiliki kemampuan sesuai kementerian yang digelutinya.
"Komunikasi politik itu persyaratan wajib, dan keduanya harus mempunyai skill di kementerian yang dipimpinnya," tandasnya.
Dengan dominasi KMP yang ada di parlemen, imbuh Zaki, menteri dari Parpol, harus bisa menjamin partainya bisa mendukung Jokowi di pemerintahan.
"Harus, bisa menggaransi partainya untuk mendukung program Jokowi di parlemen," tandasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
belum ada pembahasan kabinet, karena koalisi pendukung Prabowo-Gibran menghormati KPU.
Baca SelengkapnyaPratikno mencontohkan, berkontribusi tidak harus selalu dari jalur eksekutif.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) membuka kemungkinan akan bertemu ketua umum partai politik (parpol).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kabarnya karena perbedaan kutub politik di Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaSebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.
Baca SelengkapnyaKeanggotaan partai politik Jokowi dipertanyakan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu.
Baca SelengkapnyaIni kali pertama Jokowi menggelar sidang kabinet paripurna usai pemungutan suara Pilpres 2024 pada 14 Februari lalu
Baca SelengkapnyaKabar tersebut diungkap Mahfud MD yang menyebut ada kehangatanyang hilang dalam Kabinet Indonesia Maju
Baca SelengkapnyaTetapi, Dasco mengingatkan persoalan komposisi kabinet merupakan hak prerogatif dari presiden terpilih.
Baca Selengkapnya