Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kekuatan parpol di kabinet jadi penyeimbang parlemen

Kekuatan parpol di kabinet jadi penyeimbang parlemen jokowi pidato di atas kapal pinisi. ©2014 merdeka.com/muhammad lutfhi rahman

Merdeka.com - Setelah dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengaku akan segera mengumumkan nama-nama menteri kabinet yang akan membantunya di pemerintahan nanti. Dari 34 kementerian yang dibentuk, Jokowi akan memberikan 16 kursi dari partai politik dan 18 kursi dari kalangan profesional.

Pengamat politik, dari UIN Syarif Hidayatullah, Zaki Mubarak, menilai peran parpol sangat dibutuhkan untuk menjadi penyeimbang parlemen yang dikuasai oleh Koalisi Merah Putih (KMP).

"Peran parpol itu sangat realistis dalam kabinet Jokowi. Hal tersebut, bisa membuka komunikasi politik antar eksekutif dengan legislatif," ujar Zaki saat dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (20/10).

Menurut Zaki, pembantu presiden nantinya harus mampu melakukan komunikasi politik dan memiliki kemampuan sesuai kementerian yang digelutinya.

"Komunikasi politik itu persyaratan wajib, dan keduanya harus mempunyai skill di kementerian yang dipimpinnya," tandasnya.

Dengan dominasi KMP yang ada di parlemen, imbuh Zaki, menteri dari Parpol, harus bisa menjamin partainya bisa mendukung Jokowi di pemerintahan.

"Harus, bisa menggaransi partainya untuk mendukung program Jokowi di parlemen," tandasnya.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
AHY soal Pembahasan Kabinet: Pada Saatnya Prabowo akan Mengundang Ketum Parpol
AHY soal Pembahasan Kabinet: Pada Saatnya Prabowo akan Mengundang Ketum Parpol

belum ada pembahasan kabinet, karena koalisi pendukung Prabowo-Gibran menghormati KPU.

Baca Selengkapnya
Pratikno Angkat Bicara Soal Isu Dititipkan Jokowi di Kabinet Mendatang
Pratikno Angkat Bicara Soal Isu Dititipkan Jokowi di Kabinet Mendatang

Pratikno mencontohkan, berkontribusi tidak harus selalu dari jalur eksekutif.

Baca Selengkapnya
Jokowi soal Rencana Bertemu Ketum Parpol: Kalau Memang Tidak Perlu, Kenapa Harus Ketemu
Jokowi soal Rencana Bertemu Ketum Parpol: Kalau Memang Tidak Perlu, Kenapa Harus Ketemu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka kemungkinan akan bertemu ketua umum partai politik (parpol).

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Kabinet Jokowi Diterpa Isu Para Menteri Mundur
Kabinet Jokowi Diterpa Isu Para Menteri Mundur

Kabarnya karena perbedaan kutub politik di Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
Pengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan
Pengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan

Sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.

Baca Selengkapnya
Bicara Aturan Pemilu, PDIP Singgung Keanggotan Parpol Jokowi jika Ingin Turun Gunung Kampanye Pilpres
Bicara Aturan Pemilu, PDIP Singgung Keanggotan Parpol Jokowi jika Ingin Turun Gunung Kampanye Pilpres

Keanggotaan partai politik Jokowi dipertanyakan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu.

Baca Selengkapnya
Suasana Kabinet Jokowi Usai Pilpres 2024, Prabowo Disalami Sri Mulyani & Ngobrol Bareng Sandiaga
Suasana Kabinet Jokowi Usai Pilpres 2024, Prabowo Disalami Sri Mulyani & Ngobrol Bareng Sandiaga

Ini kali pertama Jokowi menggelar sidang kabinet paripurna usai pemungutan suara Pilpres 2024 pada 14 Februari lalu

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi Jawab Isu Suasana Kabinet Canggung Akibat Beda Politik
Presiden Jokowi Jawab Isu Suasana Kabinet Canggung Akibat Beda Politik

Kabar tersebut diungkap Mahfud MD yang menyebut ada kehangatanyang hilang dalam Kabinet Indonesia Maju

Baca Selengkapnya
Golkar Minta 5 Kursi Menteri, Gerindra: Jangankan 5, Mungkin Bisa Lebih
Golkar Minta 5 Kursi Menteri, Gerindra: Jangankan 5, Mungkin Bisa Lebih

Tetapi, Dasco mengingatkan persoalan komposisi kabinet merupakan hak prerogatif dari presiden terpilih.

Baca Selengkapnya