Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kejagung doakan KPK-Polri agar akur

Kejagung doakan KPK-Polri agar akur timur dan abraham. ©2012 Merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM di Korlantas Polri mengakibatkan dua institusi penegak hukum, KPK dan Mabes Polri, saling berselisih. Sebab, keduanya sama-sama ngotot menanangai kasus yang diduga melibatkan dua jenderal di tubuh Polri itu.

Menanggapi hal itu, Wakil Jaksa Agung Darmono mengaku turut mendoakan agar KPK dan Polri dapat segera menemukan titik temu.

"Ya saya ikut berdoa semoga KPK dan Polri segera bisa duduk bersama mencari jalan terbaik untuk bangsa ini, karena keduanya adalah milik bersama bangsa kita tercinta (Indonesia)," kata Darmono kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Jumat (3/8).

Sementara, soal diterimanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus itu dari Mabes Polri oleh Kejagung, pihaknya mengaku hanya berpegang teguh kepada UU Kejaksaan.

"Ya kita terima, mari kita ikuti perkembangannya saja," ujar Darmono.

Sebelumnya, Kejagung menyatakan pihaknya sudah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus simulator SIM di Korlantas dari Mabes Polri. Dalam SPDP tersebut juga disebutkan nama lima nama tersangkanya.

Dalam kasus simulator SIM, Polri menetapkan lima tersangka adalah Wakil Korlantas Brigjen Didik Purnomo, Kepala Keuangan Korlantas Kompol Legimo, Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA), Budi Susanto (BS), Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia, Sukotjo Bambang dan AKBP Teddy Rusmawan.

Sementara KPK menetapkan empat tersangka, Gubernur Akpol, Irjen Pol Djoko Susilo, Wakil Korlantas Brigjen Didik Purnomo, Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA), Budi Susanto (BS), Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia, Sukotjo Bambang.

Meski sesuai Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 50 ayat 3 dan 4 disebutkan Polri harus menghentikan penyidikannya jika kasus sudah ditangani KPK, Mabes Polri tetap ngotot menangani kasus itu.

Mabes Polri berdalih hal itu sesuai dengan nota kesepakatan (MoU) yang telah disepakati Polri, Kejaksaan dan KPK, soal penanganan kasus bersama.

(mdk/dan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Relawan Capres Jadi Tersangka Sebarkan Rekaman Diduga Suara Forkompida Batubara Arahkan Dukungan ke Paslon
Relawan Capres Jadi Tersangka Sebarkan Rekaman Diduga Suara Forkompida Batubara Arahkan Dukungan ke Paslon

Polisi menangkap Palti dalam kasus dugaan penyebaran informasi hoaks terkait rekaman suara

Baca Selengkapnya
Cak Imin Dapat Bocoran Menang Tipis di Banten, Minta Saksi Cewek Cerewet saat Pencoblosan Cegah Kecurangan
Cak Imin Dapat Bocoran Menang Tipis di Banten, Minta Saksi Cewek Cerewet saat Pencoblosan Cegah Kecurangan

Cak Imin mengajak semua relawan dan kader partai pengusung AMIN menggerakkan yang paling bawah untuk menang tebal di Banten.

Baca Selengkapnya
Heboh Pejabat Batubara Arahkan Kades Dukung Prabowo-Gibran, Ini Kata Istana
Heboh Pejabat Batubara Arahkan Kades Dukung Prabowo-Gibran, Ini Kata Istana

Istana memastikan Mendagri tak akan tinggal diam bila pejabat Batubara terbukti minta kepala desa menangkan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Cak Imin Kelakar Warga Bekasi Dompet Kempis, PKB: Berlebihan Kalau Dipelintir Jadi Hinaan
Cak Imin Kelakar Warga Bekasi Dompet Kempis, PKB: Berlebihan Kalau Dipelintir Jadi Hinaan

Sebagai kontestan Pemilu 2024, kata Adi, Cak Imin tentu ingin menawarkan perubahan.

Baca Selengkapnya
Cak Imin soal Kubu Prabowo Temukan 16 Pelanggaran Pilpres 2024: Mengada-ada
Cak Imin soal Kubu Prabowo Temukan 16 Pelanggaran Pilpres 2024: Mengada-ada

Tidak ada kaitannya sama sekali dengan apa yang selama ini Cak Imin dan Anies lakukan saat masa kampanye.

Baca Selengkapnya
Sidang Putusan Sengketa Pilpres: MK Nilai PKPU Pencalonan Gibran sebagai Cawapres Tidak Melanggar Hukum
Sidang Putusan Sengketa Pilpres: MK Nilai PKPU Pencalonan Gibran sebagai Cawapres Tidak Melanggar Hukum

MK menyampaikan tidak adanya permasalahan dalam proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka menjadi Calon Wakil Presiden 2024.

Baca Selengkapnya
Cak Imin: Ada Teman Bilang Kita Tidak Perlu Pilkada Lagi Kalau Pelaksanaannya Ancam Kepala Desa
Cak Imin: Ada Teman Bilang Kita Tidak Perlu Pilkada Lagi Kalau Pelaksanaannya Ancam Kepala Desa

Muhaimin atau Cak Imin pada siang harinya juga mencuitkan soal slepet.

Baca Selengkapnya
Blak-blakan Cak Imin Dulu Ikut Potong Tumpeng di IKN, Kini Berbalik Menolak Pemindahan Ibu Kota
Blak-blakan Cak Imin Dulu Ikut Potong Tumpeng di IKN, Kini Berbalik Menolak Pemindahan Ibu Kota

Cak Imin akhirnya buka suara soal dulu dukung pembangunan IKN, sekarang malah menolak

Baca Selengkapnya
Batalkan Izin Lapangan untuk Kampanye Akbar AMIN, Kades di Pasuruan Dilaporkan Bawaslu
Batalkan Izin Lapangan untuk Kampanye Akbar AMIN, Kades di Pasuruan Dilaporkan Bawaslu

Laporan ke Bawaslu ini dilakukan oleh Ketua Tim Hukum Nasional AMIN, Andry Ermawan.

Baca Selengkapnya