Kecewa Pilkada via DPRD, Azyumardi Azra ogah hadir di BDF ke-VII
Merdeka.com - Belakangan Indonesia sedang mengalami perdebatan terkait disahkannya undang-undang Pilkada oleh DPR. Dengan cara itu, warga tidak bisa memilih langsung pemimpinnya di daerahnya.
Berbagai anggapan juga menghiasi pergolakan UU Pilkada ini. Salah satunya menyatakan bahwa Indonesia tak lagi demokrasi karena pemimpinnya bakal dipilih via DPRD.
Padahal dalam waktu dekat Bali Democracy Forum (BDF) ke-VII segera diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada 10 -11 Oktober 2014. Agenda ini sudah menjadi acara rutin tahunan bagi negara penganut paham demokrasi.
Petinggi BDF yang diisi para akademis ini juga ikut undur diri. Salah satunya mantan Rekor UIN Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra.
Koresponden Financial Times Benjamin Blend pertama kali yang melemparkan wacana tersebut. Dia menyatakan bahwa Dewan Pembina BDF tersebut tidak akan hadir.
"@benjaminbland: Azyumardi Azra, historian & adviser to Bali Democracy Forum: I'm not going to attend this year as it's a shame to talk about democracy now"
Menanggapi hal itu, Azra membenarkan tidak akan datang dalam BDF ke-VII nanti. Dia mengaku malah lebih milih kabur ke Hong Kong sebagai pembicara. Padahal, pekan ini dia sedang berada di Bali.
"Ya, saya tidak datang ke BDF 10-11 Oktober, meski saya di Bali sekarang sebagai pembicara di Ubud Writers and Readers Festival. Saya memilih pergi Senin depan sampai Minggu ke Chinese of Hong Kong sebagai visiting Professor," kata Azra kepada merdeka.com, Kamis (2/10).
Meski demikian, Azra enggan menjelaskan alasan pasti terkait ketidakhadirannya di acara bertaraf internasional tersebut. Dewan Pembina acara BDF itu diduga ogah datang karena permasalahan UU Pilkada. Dia malah mengutip judul buku Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Ya, saya anggota Board of Advisors of BDF. Tapi 'selalu ada pilihan' (tidak hadir) kata Pak SBY," terangnya.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Permintaan dana insentif itu disampaikan SW secara langsung.
Baca SelengkapnyaBerawal dari Agresi Militer Belanda Kedua pada 19 Desember 1948, PDRI pun didirikan di Sumbar.
Baca SelengkapnyaKhoirudin bilang ia bakal fokus di DPRD DKI Jakarta
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ida bersyukur bisa lolos ke DPR setelah bertarung di Dapil II DKI. Menurutnya, PKB saat ini masih fokus ke pemilu legislatif.
Baca SelengkapnyaBagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.
Baca SelengkapnyaHubungan Demokrat dan PDIP sebelum Pemilu 2024 sempat cair.
Baca SelengkapnyaPermintaan dana insentif itu disampaikan tersangka secara langsung dan ASN dilarang membahasnya.
Baca SelengkapnyaPengganti Resmi Dilantik, AWK Kosongkan Ruang Kerjanya di DPD Bali
Baca SelengkapnyaBasarah mengatakan, wacana hak angket tidak melempem dan terus dimatangkan PDIP.
Baca Selengkapnya