Merdeka.com - Hingga hari kedua pelaksanaan ujian nasional (UN), sebanyak 641 laporan masuk ke posko pengaduan Ujian Nasional (UN) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kondisi demikian cukup menjadi bukti bahwa produk pendidikan di Indonesia menunjukkan kegagalan.

"Produk pendidikan kita suka tidak suka menunjukkan kegagalan pendidikan. Pendidikan UN hanya kekuatan kognitif, akademis moral sikap nggak dibenerin. Agama tidak diuji yang penting pintar , bener nggak penting. Filosofi pendidikan bukan meluruskan orang tapi membangun watak orang," jelas anggota Komisi X DPR, Dedy Gumelar, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/4).

Politisi PDIP ini pun memberikan masukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh. Dia menyarankan setiap Diknas di daerah diberikan soft copy soal UN untuk dicetak dan diterbitkan oleh daerah masing-masing. 

"Pak Nuh nggak dengar saya, saya nolak dari awal, pemerintah sok bisa mampu menguasai seluruhnya. Korbannya banyak, contohnya Sulawesi dicetak di Semarang kenapa nggak tiap provinsi, dikasih soft copynya supaya percetakan dan penerbitan di sana tumbuh. Jangan pemborong yang nampak di Diknas yang hidup," kritiknya.

Selain itu dalam hal pendistribusian soal juga masih menemukan sejumlah kendala. Dampaknya tentu bisa terjadi kebocoran soal.

"Bagian dari kegagalan pendidikan yang tidak menyediakan ruang publik, ruang ekspresi anak-anak. Juga kegagalan keluarga, karena pendidikan utama ada di keluarga," tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak 641 laporan masuk ke posko pengaduan UN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).  Hal yang paling banyak diadukan adalah isu kebocoran dan kecurangan.

"Aduan tersebut diterima melalui tujuh call center, 13 melalui telepon, 585 melalui SMS, 35 email, dan satu dari fax," ujar Mendikbud M Nuh, di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Selasa (17/4).