Kebijakan ekonomi Jokowi-JK dinilai neolib

Merdeka.com - Puluhan warga Makassar menggelar demonstrasi di bawah flyover, Makassar, Jl Urip Sumiharjo. Mereka berasal dari sejumlah organisasi seperti Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), Aksi Perempuan Indonesia Kartini (API Kartini), dan Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND).

Mereka memprotes kebijakan pemerintah melakukan impor atas bahan pokok beras, daging dan kedelai. Muhammad Aris, salah seorang orator dalam aksi ini mengatakan, sejumlah kebijakan ekonomi di pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla menegaskan arah kebijakan ekonomi yang neoliberal.

Hal itu ditandai dengan ciri pencabutan subsidi beralasan membebani APBN, regulasi yang pro pasar, berkuasanya swasta dalam kebijakan ekonomi serta hilangnya tanggung jawab negara. Dia mencontohkan kebijakan impor beras, daging dan kedelai.

"Kebijakan impor beras misalnya, bulan-bulan ini adalah musim panen artinya melimpah beras tapi pemerintah justru keluarkan kebijakan impor beras. Kebijakan ini kontradiktif dengan semangat swasembada pangan dan merugikan petani. Jadi rakyat tidak butuh beras impor. Ini pertanda tidak adanya koordinasi yang baik antara Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian," kata Aris dalam orasinya, Senin (29/1).

Ditambahkan, kebijakan impor lainnya yakni di kebutuhan pokok daging, kedelai, susu dan buah-buahan hanya akan menguntungkan para tengkulak dalam memainkan harga di pasaran.

"Kebijakan impor itu memberikan ruang seluas-luasnya kepada swasta untuk menguasai pasokan serta distribusi. Tuntutan kami, turunkan harga kebutuhan dasar rakyat, wujudkan kedaulatan pangan dan maksimalkan subsidi terhadap rakyat," ujarnya.

Para demonstran yang mengenakan pakaian serba merah ini kemudian bubar dengan aman.