Kebebasan pers di era Jokowi dinilai alami kemunduran
Merdeka.com - Praktisi dan mantan anggota dewan pers Agus Sudibyo meminta Presiden Jokowi untuk bersikap tegas terkait kebebasan pers di Indonesia agar tidak terjadi kriminalisasi bagi warga yang kritis terhadap kasus korupsi. Hal ini ditegaskan Agus menyusul pemanggilan dua aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho dan Adnan Topan Husodo yang dilaporkan oleh pakar hukum pidana Romli Atmasasmita atas kasus pencemaran nama baik.
"Secara politik pers kuat sekali di masa ini hanya perlu hati-hati agar tidak ada kriminalisasi. Juga masih jauh untuk katakan jika di era Jokowi sudah kembali ke era Soeharto. Tapi yang dikhawatirkan adalah capaian kebebasan pers akan alami kemunduran," ujar Agus di Kantor YLBHI, Jl. Diponegoro No. 74, Jakarta, Minggu (26/7).
Menurut dia, wacana DPR untuk merevisi KHUP dan UU Pers menjadi suatu momentum hadirnya penegakan kebebasan pers yang sungguh-sungguh di Indonesia. DPR dalam hal ini, kata dia, tidak membuka celah untuk timbulnya keinginan dari pihak-pihak tertentu menggunakan UU untuk melemahkan Pers.
"DPR juga masih ingin amandemen UU pers. Jangan sampai digunakan pihak tertentu yang bukannya lebih baik bagi pers tapi alami kemunduran," tukas dia.
Sementara itu, aktivis Imparsial AL Araf menilai, bentuk ketidakbebasan Pers di era Jokowi adalah adanya pola-pola tertentu seperti pencemaran nama baik. Kata dia, jika hal ini diabaikan oleh Presiden Jokowi maka akan menyebabkan munculnya ketakutan warga untuk bersikap kritis terhadap pemerintah.
"Ada pola yang digunakan di masa Orba dengan gaya yang berbeda yang membungkam pihak yang mengontrol kekuasaan, misalnya pasal pencemaran nama baik. Ada kekhawatiran kalau yang dilakukan Adnan dan Emerson dijadikan ranah pidana, adanya efek ketakutan bagi warga jika diundang oleh media," ujar dia.
Di hal lain, Agus juga meminta agar semua insan pers menjadikan kasus ini sebagai pelajaran untuk memperbaiki dirinya. Kata dia, rukun verifikasi data dan penulisan sesuai etika jurnalistik adalah modal utama agar tidak dikriminalisasi oleh pihak tertentu.
"Mari kita perkecil peluang untuk pihak yang mengadukan pemberitaan media baik ke dewan pers dan Bareskrim. Kuncinya etik jurnalistik dan verifikasi berita. Mari kita perkecil kesalahan itu agar tidak dikriminalisasi. Pers jangan patah arang. Saya yakin, Pers adalah motor utama pemberantas korupsi.
Tak hanya itu, Agus meminta adanya sikap solid di antara semua pekerja pers atas semua kejadian atau kasus yang menimpa wartawan oleh sebuah pemberitaan.
"Kalau ada persoalan terhadap satu media kadang media lain cuek entah karena masalah persaingan. Mesti ada kerja sama. Solid. Kalau ada wartawan yang dipidana maka yang lain siap untuk demo," tutup Agus.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Muncul Desakan Pemakzulan Jokowi, Istana Klaim Kepuasan ke Presiden Masih Tinggi di Atas 75 Persen
Istana menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan Jokowi.
Baca SelengkapnyaICW Desak Jokowi Tunda Kepres Pemberhentian Firli Bahuri dari Ketua KPK
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana meminta Jokowi menundanya hingga Dewan Pengawas KPK menyelesaikan sidang dugaan tiga pelanggaran etik Firli Bahuri.
Baca SelengkapnyaIsu Pemakzulan Jokowi Cuma Taktik Pengalihan Isu
Ia menduga, wacana pemakzulan mungkin adalah taktik pengalihan isu atau refleksi kekhawatiran pendukung calon lain akan kekalahan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Anggap Petisi UGM dan UII Bagian Demokrasi: Setiap Orang Boleh Berpendapat
Jokowi menuturkan, setiap masyarakat Indonesia bebas berpendapat.
Baca SelengkapnyaKata Cak Imin soal Jokowi Naikkan Tukin Pegawai Bawaslu Jelang Pemilu 2024
Cak Imin mengatakan, cara kerja sesuai selera tak bisa dilanjutkan lagi.
Baca SelengkapnyaJokowi ke Pengusaha: Pilpres 2024 Lebih Adem, Tidak Perlu Khawatir
Presiden Jokowi menilai Pilpres 2024 lebih adem dibanding tahun 2014 dan 2019.
Baca SelengkapnyaJokowi Jawab Tudingan Kecurangan Pemilu 2024: Laporkan ke Bawaslu
Jokowi meminta pihak yang menemukan kecurangan untuk melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Baca SelengkapnyaJokowi Bakal Dapat Peran Penting di Pemerintahan Prabowo, Golkar: Pemikiran Beliau Dibutuhkan Bangsa
Wajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya