Kasus UPS, Bareskrim evaluasi hasil pemeriksaan Ahok hari ini
Merdeka.com - Kabareskrim Mabes Polri Komjen Budi Waseso mengatakan pihaknya sedang mengevaluasi hasil pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkait kasus korupsi pengadaan alat Uninterruptible Power Supply (UPS) dalam APBD Perubahan DKI Jakarta tahun anggaran 2014. Menurut dia, evaluasi tersebut dilakukan hari ini.
"Hasilnya masih dikembangkan penyidik. Tapi hari ini dievaluasi sama penyidik ya," kata Budi Waseso saat menghadiri acara Pelantikan Pangkostrad, Danjen Kopassus, Dankodiklat TNI-AD di Markas Divisi Infanteri 1 Kostrad Cilodong, Depok, Jumat (31/7).
Dia juga menambahkan, pihaknya sedang mengembangkan hasil pemeriksaan saksi dan tersangka kasus dugaan korupsi UPS itu. Namun saat ditanya apakah Bareskrim akan menetapkan tersangka lain dalam kasus itu, Budi Waseso menjawab diplomatis.
"Sementara itu, nanti berkembang ya. Kita belum tahu ya," kata Budi.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama merampungkan pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus Uninterruptible Power Supply (UPS) di Bareskrim Polri. Ahok ke luar dari ruang penyidik Bareskrim sekitar pukul 15.20 WIB.
Pemeriksaan Ahok berlangsung sekitar selama 5 jam sejak tiba di Gedung Bareskrim pukul 10.20 WIB. Ahok mengaku dicecar dengan pertanyaan seputar kesepakatan dalam pengadaan UPS, dan prioritas UPS untuk pendidikan.
"Ada enggak kesepakatan itu? Enggak ada. Prioritas ada enggak? Enggak ada. Prioritas itu bukan pendidikan. Yang masuk rehab sekolah, enggak ada UPS UPS itu," kata Ahok usai menjalani pemeriksaan di Mabes Polri, Jaksel, Rabu (29/7) kemarin.
Sebagai kelanjutan dari kasus ini, Ahok mengatakan kemungkinan akan dipanggil kembali oleh pihak penyidik Bareskrim sebagai saksi atas kasus tersebut. Namun jadwal pemanggilan dirinya merupakan kewenangan penyidik.
"Mungkin dipanggil lagi," imbuh mantan Bupati Belitung ini.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bahlil menegaskan pihak-pihak yang mengkritisi penyaluran bansos, dapat diartikan pihak tersebut tidak senang masyarakat menerima bantuan.
Baca SelengkapnyaBawaslu sedang berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi terkait mekanisme penyaluran bantuan sosial saat kontestasi pemilu.
Baca SelengkapnyaBasuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok menyebut, jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa kerja.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pengukuhan Pengurus Kwarnas Pramuka periode 2023-2028 berdasarkan Keputusan Presiden.
Baca SelengkapnyaDukungan dari Arus Bawah Indonesia ini juga sebagai upaya mengawal demokrasi dan menyukseskan gelaran Pilpres 2024 dalam sekali putaran.
Baca SelengkapnyaJokowi juga mengingatkan agar penyaluran bansos dipantau ketat supaya tepat sasaran.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaNama koalisi Prabowo itu sama dengan koalisi yang membawa Joko Widodo di Pemilu 2019.
Baca SelengkapnyaReaksi Dingin Puan Ditanya Isu Manuver Jokowi Rebut Kursi Ketum PDIP
Baca Selengkapnya