Kasus TKI Misrin, Menaker Hanif sebut Arab Saudi tak beri peringatan

Merdeka.com - Kasus hukuman mati yang terjadi pada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) saat bekerja diluar negeri kerap terjadi. Terakhir, dialami oleh Muhammad Zaini Misrin (18/3) lalu, yang dilakukan oleh Kerajaan Arab Saudi.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, menyampaikan bahwa sebenarnya perlindungan TKI selalu di optimalkan oleh pemerintah Indonesia dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelamatkan TKI Indonesia yang bekerja di luar Negeri. Terutama, yang terancam hukuman mati.

Menurut Hanif, tentang kasus Muhammad Zaini Misrin yang eksekusi di Arab Saudi, karena pihak dari pemerintah Arab Saudi tidak memberikan notifikasi atau pemberitahuan kepada pemerintah Indonesia.

"Iya kita merasa bagaimana yah. Karena, mereka tidak memberikan notifikasi waktu melakukan eksekusi. Tapi kita juga harus paham, bahwa tidak ada kewajiban bagi Pemerintah Arab Saudi untuk memberikan notifikasi itu. Karena memang tidak ada hukum disana yang mengatur itu," ucapnya, saat ditemui di Legian. Kuta Bali. Selasa (27/3).

Namun Hanif, menjelaskan sebenarnya tentang persoalan kasus TKI, sudah ada standart secara umum. Mulai dari advokasi hukum, pendampingan hukum, langkah-langkah di plomatik dan non di plomatik. Selain, itu juga melibatkan pejabat dari tingkat rendah sampai paling tinggi. Bahkan Presiden pun juga ikut melakukan hal tersebut.

"Kalau kita lihat dari 102 kasus terancam hukuman mati di Arab Saudi. Sudah 72 diantaranya yang berhasil dibebaskan, ada tiga orang yang sudah dieksekusi dan 20 orang yang masih proses. Saya hanya menunjukan bahwa pemerintah tidak abai, dan sudah bertindak secara optimal untuk meningkatkan perlindungan TKI," jelas Hanif.

Namun dengan adanya, kasus hukuman mati bagi para TKI. Hanif menyampaikan, ke depannya akan meningkatkan perlindungan kepada para TKI. Dengan melalui peningkatan negosiasi dari bilateral. Selain itu, juga mengedukasi masyarakat agar yang ingin bekerja keluar negeri memiliki kesiapan mental, bahasa dan skill.

"Karena kita percaya, kalau kesiapan mental, skill dan bahasa itu juga menurunkan resiko dari imigrasi (TKI)," ujarnya. (mdk/ded)