Kasus tambang liar Lumajang, Kapolri akui 3 anggotanya terima suap

Merdeka.com - Tiga polisi yang diduga menerima kucuran dana dari penambangan liar yakni mantan Kapolsek Pasirian AKP Sudarmanto, Kanit Reskrim Ipda Samsul Hadi dan Bhabinkamtibmas Aiptu Sigit Purnomo menjalani sidang disiplin di Polda Jawa Timur.

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti tidak menampik ketiga anggotanya itu melanggar kode etik yakni menerima suap. "Memang sebetulnya pelanggaran kode etik. Kalau dimasukkan gratifikasi tidak, suap malah bisa," kata Badrodin di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (16/10).

Isu adanya anggota polisi yang menerima suap merunut kisah berdirinya pertambangan liar sampai tewasnya seorang aktivis lingkungan, Salim Kancil. "Suap bisa besar atau kecil," ujar dia.

Meski demikian, Badrodin belum menyimpulkan jika Kapolres Lumajang terlibat dalam kasus dugaan suap tersebut. Saat ini, pihaknya fokus menyelesaikan proses hukum yang melibatkan tiga polisi itu.

"Kami proses (tiga polisi). Kok tanya Kapolresnya diapain, jangan dicap bersalah dulu," ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri, Irjen Pol Budi Winarso mengatakan bahwa ketiga anggota polisi Polsek Pasirian telah menerima gratifikasi suap tambang ilegal itu selama enam bulan sejak tambang ilegal pasir besi itu pada awal tahun 2014.

Mereka di antaranya, Kapolsek Pasirian, Bhabinkamtibmas, dan seorang Kanit Reserse. Selain polisi, ada pihak lain yang juga meminta pungutan liar alias jatah preman pertambangan pasir ilegal tersebut.

Bahkan, pejabat pemerintah Kabupaten dan Anggota DPRD Lumajang juga diduga menerima aliran dana tersebut. Sejauh ini, polisi sudah menetapkan 37 tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap aktivis lingkungan Salim Kancil.