Kasus suap PLTU Riau-1, KPK cegah saksi dari pihak swasta

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melayangkan surat permintaan cegah ke luar negeri terhadap satu orang saksi dalam kasus dugaan suap PLTU Riau-1. KPK meminta pihak Imigrasi Kemenkum HAM untuk melarang pihak swasta bernama Neni Afwani untuk ke luar negeri.

"Pencegahan dilakukan selama 6 bulan ke depan sejak 15 September 2018," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (18/9/2018).

Febri tak menjelaskan detail jabatan serta peran Neni dalam kasus dengan nilai proyek USD 900 juta ini. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Neni merupakan mantan Direktur Borneo Lumbung Energi.

"Pencegahan dilakukan untuk membantu proses penyidikan agar saat dibutuhkan keterangannya, yang bersangkutan tidak berada di luar negeri," kata Febri.

Sehari sebelum Neni dicekal ke luar negeri, KPK lebih dahulu mencekal pemilik Borneo Lumbung Energi Samin Tan. Samin Tan juga dicekal selama enam bulan.

Dalam kasus ini KPK menetapkan tiga orang tersangka yakni, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih, bos Blackgold Natural Resources Limited Johannes B Kotjo, dan mantan Menteri Sosial Idrus Marham.

Eni dan Idrus diduga secara bersama-sama menerima hadiah atau janji dari Kotjo untuk memuluskan Blackgold menggarap proyek senilai USD 900 juta itu.

Reporter: Fachrur Rozie

Sumber: Liputan6.com