Kasus penipuan, politikus PAN ditegur BK DPRD Kota Malang
Merdeka.com - Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Malang sementara memberikan sanksi teguran lisan kepada Subur Triono, terduga pelaku penipuan dan penggelapan. Bersamaan menunggu perkembangan proses hukum oleh Polresta Malang.
Keputusan tersebut disampaikan oleh Ketua Badan Kehormatan (BK), Suprapto usai menggelar sidang etik yang menghadirkan Subur Triono. Sidang berlangsung sekitar satu jam dengan tertutup.
"Memberikan teguran secara lisan pada Subur Triono untuk segera menyelesaikan kasus dugaan penipuan dan penggelapan tersebut," kata Suprapto di Gedung DPRD Kota Malang, Kamis (24/8).
Kata Suprapto, pemanggilan Subur Triono yang merupakan anggota dewan dari PAN, untuk meminta klarifikasi atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang menjeratnya. Sidang dalam rangka menegakkan citra, martabat dan kredibilitas sesuai dengan fungsinya.
Selama sidang, Subur dikonfrontasi dengan pemberitaan di media yang selama ini berkembang. Kepada BK Subur membantah tentang pemberitaan-pemberitaan tersebut.
"Jawaban Subur bahwa berita yang ada di media cetak dan elektronik tidak benar. BK menyimpulkan bahwa BK tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah," katanya.
Kasus dugaan suap ini, katanya sudah masuk ranah publik dan proses hukum sedang berjalan. Pihaknya menyerahkan pada proses hukum yang berjalan. BK akan memantau proses hukum dan perkembangannya dan bukan tidak mungkin akan memanggil kembali jika dibutuhkan.
"Teguran BK baru dilakukan secara lisan, dengan berjalannya kasus akan terus kita pantau," katanya.
Perlu diketahui, sanksi yang bisa diberikan oleh BK terdiri tiga macam yakni teguran lisan, tertulis dan sanksi pemberhentian. Terkait kasus Subur, BK memberikan sanksi teguran lisan.
Selain itu, kepada BK Subur juga mengungkapkan bahwa kasus tersebut merupakan urusan pribadi. "Kasus ini murni masalah pribadi, tidak ada sangkut pautnya dengan lembaga DPRD," katanya.
Subur Triono anggota DPRD Kota Malang diduga melakukan tindak penipuan dan penggelapan. Dia dilaporkan oleh korbannya, ES yang mengaku telah menyetorkan uang Rp 600 juta ke rekening Subur.
Pelaku menjanjikan bisa membantu masuk Kedokteran Universitas Brawijaya (UB).⬠Tetapi saat menjalankan tes, orang titipan pelaku tidak lolos tes.
Lantaran uang terlanjur ditransfer tidak kunjung dikembalikan, korban melaporkan ke polisi. Kini polisi tengah dalam proses penyelidikan kasus tersebut. Korban menuntut sisa uang Rp 370 juta yang belum ditransfer.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.
Baca SelengkapnyaGus Mudhlor ditetapkan KPK sebagai tersangka seteah diduga terlibat melakukan pemotongan dana insentif ASN.
Baca SelengkapnyaPenderita DBD di Depok melonjak drastis di Februari hingga 119 kasus
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Rullyandi menilai, persetujuan pembentukan pansus oleh anggota dan pimpinan DPD RI ini pun melanggar UU MD3.
Baca SelengkapnyaPPK Tapos pun kembali melanjutkan kerjanya untuk menghitung suara tingkat kecamatan dan dilanjutkan tingkat kota hari ini.
Baca SelengkapnyaHal itu diungkapkan Dewan Pengawas KPK saat menggelar sidang putusan etik 15 pegawai kluster kelima kasus pungli di rutan KPK.
Baca SelengkapnyaKendati demikian, dia menghormati sikap dari fraksi di DPR yang telah menyatakan akan mendukung hak angket.
Baca SelengkapnyaSampai saat ini, parpol masih melakukan komunikasi politik untuk membangun koalisi.
Baca SelengkapnyaDalam kasus ini, KPK telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Siska Wati sebagai tersangka
Baca Selengkapnya