Merdeka.com - Terungkapnya kasus perdagangan anak di bawah umur sepekan lalu oleh Kapolrestabes Surabaya tamparan bagi dunia pendidikan. Pasalnya, pelaku mucikari dan korban yang tertangkap tangan sedang melakukan transaksi prostitusi sama-sama masih tercatat sebagai pelajar SMP dan SMK swasta di Surabaya.

Ketua Komisi IX DPR, Ribka Tjiptaning mengatakan merasa prihatin terhadap kondisi seperti ini. Karena sudah seharusnya Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) bergerak lebih cepat dan tanggap untuk menangani masalah ini agar tidak ada korban-korban selanjutnya.

"Kasus human trafficking seperti ini tidak hanya terjadi kali ini, melainkan sudah berulang kali. Sudah seharusnya kasus ini ditelusuri secara tuntas. Peran Diknas ditingkatkan," tegasnya saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Sabtu (15/6).

Menurut dia, faktor yang paling mendasari kasus ini sering bermunculan lantaran terletak pada krisis budaya yang semakin merosot, krisis mural dan perekonomian di Indonesia yang kian memprihatinkan. Belum lagi fenomena ini tidak adanya regulasi dan pengawasan yang tidak berjalan dengan baik.

"Dikarenakan faktor minimnya pendidikan, ekonomi dan teknologi. Oleh sebab itu pendidikan budi pekerti di hidupkan kembali," ucap dia.

Ribka menyarankan, modus kejahatan seks perlu adanya bimbingan yang khusus bukan penerapan hukuman yang berpegang pada aturan yang berlaku. Pasalnya, hukuman bukan merupakan hal yang membuat pelaku jera.

"Tidak usah dihukum, dikasih bimbingan moral saja agar nantinya mereka menyadari. Tapi bimbingan ini tentunya perlu adanya pengawasan yang lebih diperketat," jelasnya.

Bagi Ribka, fenomena ini memang menunjukkan kemorosotan moralitas bangsa saat ini. Minimnya perhatian pemerintah untuk mengatasi permasalahan sektor ini sehingga menyebabkan masalah besar bagi negara.

"Memang sudah saatnya pemerintah untuk menseriusi masalah ini. Terutama Diknas," tegas dia.

Senada dengan Ribka, Anggota Komisi IX, Indra menilai dalam kasus ini si anak pernah menjadi korban kejahatan seksual. Lalu kemudian si anak mengajak teman-temannya untuk mengikutinya. Sehingga berurutan menjadi suatu fenomena yang dapat dikatakan modus baru.

"Saya yakin kasus ini pasti ada sindikat, tidak mungkin bergerak sendiri. Mereka mempunyai komplotan sehingga ini mencakup akar-akar pelaku," ujarnya saat dihubungi merdeka.com, Sabtu (15/6).

Dia menambahkan, munculnya kasus ini menandakan bahwa bangsa Indonesia memang sudah tidak lagi kemoralitasan. Mulai dari masalah anak-anak hingga rumah tangga. Ekonomi penyebab utama masalah ini kerap kali bermunculan.

"Ekonomi lalu kemiskinan hal yang padu untuk mengkotakan masalah ini. Apalagi jika nanti BBM dinaikkan semakin banyak saja rakyat yang semakin menderita dan jatuh miskin," ujar dia.

Menurut Indra, inilah saatnya semua sektor pemerintah membongkar jaringan mafia kejahatan seks yang melibatkan anak-anak di bawah umur ini. Memang kasus seperti ini paling sering terjadi di daerah Jawa namun buka berarti daerah lain tidak perlu pengawasan.

"Praktik seperti ini jangan hanya ditangani oleh Polres Surabaya saja, namun juga cambuk bagi kita semua. Harus ada hukuman dan aturan yang jelas. Diligensi yang kuat terkait soal sosial tentunya. Sehingga evaluasi harus dilakukan secara terus-menerus," tegasnya.

Bagi Indra, peristiwa ini menjadi salah satu titik penting bagi pemerintah untuk terus memperbaiki kampanye-kampanye perlindungan terhadap anak.

Dengan demikian, peran orangtua dan sekolah juga harus secara optimal agar dapat selalu memantau muridnya termasuk melalui alat komunikasi dan dunia internet. Sebab itu secara tidak langsung dapat menjerat jaringan prostitusi.