Kasus Meikarta, KPK Tak Gentar Hadapi Praperadilan Eks Presdir Lippo Cikarang

Merdeka.com - Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Bartholomeus Toto (BTO) mengajukan gugatan praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gugatan itu diajukan setelah dirinya ditetapkan tersangka dan ditahan kasus suap perizinan proyek Meikarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap menghadapi perlawanan Bartholomeus Toto (BTO).

"Praperadilan itu biasa saja, kalau tersangka mengajukan praperadilan itu memang jalurnya demikian, dan pasti akan kami hadapi," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (13/12).

Febri memastikan, sebelum menjerat seseorang sebagai tersangka, pihak lembaga antirasuah terlebih dahulu menemukan minimal dua alat bukti terkait keterlibatan seseorang dalam tindak pidana korupsi.

Menurut Febri, penetapan tersangka terhadap Toto sudah sesuai dengan proses hukum yang ada. Termasuk juga penahanan terhadap Toto. Apalagi, nama Toto kerap muncul dalam persidangan.

"Ini bukan penyidikan yang tiba-tiba dilakukan, ada proses yang sudah terjadi sebelumnya, mulai dari operasi tangkap tangan di Bekasi pada saat itu. (Beberapa pihak) sudah divonis bersalah, berkekuatan hukum tetap. BTO jadi tersangka karena beberpa fakta di persidangan juga terkonfirmasi," kata Febri.

Febri menyatakan, dalam kasus ini tidak menutup kemungkinan akan menjerat pihak lain yang diduga memiliki peran lebih besar. Menurut Febri, proses penyidikan dan pengembangan perkara masih akan terjadi.

"Kami akan melakukan semaksimal mungkin penyidikan ini atau pun kemungkinan pengembangan kepada pihak lain. Kalau pun ada praperadilan pasti akan kami hadapi," kata Febri.

Bartholomeus Toto Diduga Suap Eks Bupati Bekasi Neneng Hasanah

Sebelumnya, Bartholomeus Toto mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan. Gugatan tersebut tertera dengan nomor perkara 151/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL pada 27 November 2019.

Dalam petitumnya, Toto meminta hakim praperadilan menyatakan penetapan tersangka terhadapnya oleh KPK tidak sah. Toto juga meminta dikeluarkan dari tahanan. Selain itu, Toto meminta ganti rugi materil sebesar Rp100 juta, dan immateril sebanyak Rp50 miliar.

Dalam kasus ini, Bartholomeus Toto ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan mantan Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa pada 29 Juli 2019. Toto bersama Iwa Karniwa ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta.

Toto diduga menyuap mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin senilai Rp10,5 miliar. Uang diberikan kepada Neneng melalui orang kepercayaannya dalam beberapa tahap.