Kasus korupsi payment gateway, Bareskim panggil pemenang tender
Merdeka.com - Penyidik Bareskrim Polri dalam waktu dekat akan memanggil dua pemilik perusahaan pemenang tender dalam kasus dugaan korupsi layanan pembuatan paspor elektronik atau payment gateway di Kementerian Hukum dan HAM tahun 2014. Pemeriksaan dua perusahaan tersebut sebagai bentuk menindaklanjuti dugaan korupsi yang diduga melibatkan petinggi Kemenkum HAM itu.
"Nanti pada waktunya akan dijadwalkan dipanggil," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Polisi Rikwanto di Humas Mabes Polri, Jakarta, Rabu (18/3).
Selain bakal memeriksa perusahaan pemenang tender, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap bekas Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. Pemanggilan tersebut sebagai bentuk pemeriksaan lanjutan Denny sebagai saksi sekaligus terlapor dalam kasus tersebut.
"Memang hingga kini belum dijadwalkan penyidik punya waktu sendiri. Apabila dianggap cukup pemeriksaan kami akan segera panggil yang bersangkutan," katanya.
Beberapa pihak seperti Kemenkum HAM, Kemenkeu sudah dimintai keterangannya untuk menelusuri dugaan perkara tersebut. Salah satunya pada Selasa (3/3) sore, Bareskrim Polri telah memeriksa Mantan Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsudin.
"Saya dipanggil terkait dengan klarifikasi mengenai payment gateway, hal ini berkaitan dengan pelayanan publik yang dianggap bisa mengatasi pelayanan publik yang dianggap bisa mengatasi keluhan masyarakat, seperti kelambanan pelayanan (pembuatan) paspor. Payment Gateway ini dinilai kurang serasi dengan Kementerian," kata Amir usai diperiksa di Bareskrim Polri.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hore, Pengusaha UMKM Bisa Pinjam KUR Rp500 Juta Tanpa Agunan
Saat ini Kemenkop UKM tengah mengumpulkan data - data calon penerima KUR untuk menilai perilaku mereka dalam bertransaksi.
Baca SelengkapnyaPPATK Ungkap Transaksi Mencurigakan Triliunan Rupiah Jelang Pemilu 2024
Angka transaksi mencurigakan tersebut mencapai triliunan rupiah dari ribuan nama.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kejagung Didesak Buru Tersangka Lain Kasus Korupsi Transaksi Emas Antam
Upaya hukum harus dimaksimalkan agar kerugian negara yang hilang bisa dikembalikan.
Baca SelengkapnyaNasDem Ingin PPATK Buktikan Ucapan soal Transaksi Janggal Bendahara Parpol
"Siapa pun yang dimaksudkan dalam laporan temuan PPATK itu harus dibuka secara transparan"
Baca SelengkapnyaPerusahaan Ban Ternama di Cikarang Tutup, Nasib Ribuan Karyawannya Terancam PHK Massal
Penutupan dilakukan karena di tahun ini tidak ada lagi orderan atau pemesanan yang masuk dari vendornya.
Baca SelengkapnyaJubir Anies-Cak Imin Indra Charismiadji Ditangkap Kejaksaan, Timnas AMIN Beri Pendampingan Hukum
Timnas Anies-Muhaimin (AMIN) memberikan pendampingan hukum bagi juru bicaranya Indra Charismiadji, yang ditangkap Kejaksaan
Baca SelengkapnyaPPATK Temukan Transaksi Janggal Bendahara Parpol, Ganjar: Kalau Sumbernya Haram Tracingnya Lebih Gampang
Ganjar mengatakan, jika benar ada pelanggaran harus segera ditindak.
Baca SelengkapnyaTransaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan
Ternyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah
Baca Selengkapnya