Kasus Covid-19 Melonjak, Presiden Jokowi Pilih PPKM Mikro Dibanding Lockdown
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga saat ini belum menerapkan lockdown seiring dengan melonjaknya kasus Covid-19 dibeberapa daerah yang meningkat. Juru bicara presiden, Fadjroel Rachman mengatakan saat ini Jokowi lebih memilih menerapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat skala Mikro (PPKM Mikro) untuk menekan dan mengatasi kenaikan kasus dibeberapa daerah.
"PPKM Mikro lebih efektif secara empiris. Pilihannya PPKM Mikro," kata Fadjroel kepada merdeka.com, Jumat (18/6).
Sementara itu Epidemiolog Universitas Airlangga, Windhu Purnomo meminta pemerintah segera menerapkan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat minimal dua pekan.
"Jadi yang harus kita lakukan PSBB, minimal itu kalau kita tidak mau lockdown. PSSB setengah lockdown lah," katanya saat dihubungi merdeka.com, Rabu (16/6).
Windhu mengatakan, penerapan PSBB ketat cukup dilakukan di wilayah yang mengalami lonjakan kasus. Melalui PSBB, pemerintah harus memblokir akses keluar masuk wilayah tersebut.
"Jadi gampangnya ibarat daerah-daerah itu kan sudah mengalami kebakaran. Jadi kita harus melokalisir kebakaran itu. Jangan sampai meluas ke daerah-daerah sekitarnya," jelas dia.
Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga ini mendorong pemerintah mulai meninggalkan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro. Menurutnya, PPKM mikro tak efektif mencegah laju penularan Covid-19.
"Itu (PPKM mikro) mana kita sebut efektif itu? Kalau efektif tidak terjadi seperti ini kan. Jadi jangan suka bermain-main istilah, tetapi enggak ada isinya, implementasinya nggk ada," ujarnya.
Sebagai informasi, dalam sepekan terakhir, lonjakan kasus Covid-19 terjadi di enam provinsi Pulau Jawa. Yakni, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Banten dan Jawa Timur.
Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Bakti Bawono Adisasmito mengatakan lonjakan kasus Covid-19 dipicu aktivitas sejak Ramadan dan Lebaran Idulfitri 2021.
"Jadi kenaikan kasus ini terutama dipicu oleh kegiatan dari Ramadan dan Idulfitri. Seperti sejarahnya tahun lalu juga terjadi seperti itu," jelasnya.
Wiku belum bisa memastikan keterkaitan adanya varian baru Covid-19 dengan lonjakan kasus. Sebab, hingga kini belum ada penelitian yang membuktikan kenaikan kasus diakibatkan varian baru Covid-19.
"Kami akan menyampaikan informasi lebih lanjut apabila hasil penelitian lebih dalam yang mungkin dilakukan perguruan tinggi atau Kemenkes yang bisa membuktikan adanya potensi hubungan antara varian yang beredar di Indonesia dengan jumlah kasus yang ada," kata Wiku.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi ke Menkes soal Kasus Covid-19: Amati Betul Secara Detail Perkembangannya Seperti Apa
Informasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.
Baca SelengkapnyaJokowi Bakal Dapat Peran Penting di Pemerintahan Prabowo, Golkar: Pemikiran Beliau Dibutuhkan Bangsa
Wajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaPemerintah Jokowi Setop Sementara Bagi-Bagi Bansos, Ini Alasannya
Penghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bulog Bersama Presiden Jokowi dan Bapanas Luncurkan Bantuan Pangan 2024
Penyaluran perdana Bantuan Pangan Beras 2024 ini diserahkan langsung oleh Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaDepan Prabowo, Jokowi Puji Inisiasi Kemenhan Bangun RS Pertahanan Negara Panglima Besar Soedirman
Jokowi juga memuji sejumlah peralatan media yang diklaim tercanggih yang terpasang di dalamnya.
Baca SelengkapnyaJokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaJokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Petugas KPU Selesai Januari: Urusan Sensitif Jangan Ganggu Pemilu
Jokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.
Baca Selengkapnya