Kartu Prakerja Dinilai Solusi Selamatkan Kondisi Ekonomi
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono menilai program Kartu Prakerja adalah solusi yang paling tepat bisa dijalankan untuk menyelamatkan kondisi ekonomi Indonesia di tengah pandemi Covid-19.
"Harusnya kita dukung ini program Kartu Prakerja ini. Ini yang paling tepat, karena saat ini kita perlu menyelamatkan kondisi ekonomi, setidaknya punya sekoci dulu dari tenggelamnya kapal ekonomi Indonesia," katanya dalam diskusi virtual yang diselenggarakan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Senin (11/5).
Dia menilai, pemerintah beserta koalisi harus solid untuk memastikan program Kartu Prakerja ini bisa berjalan secara efektif di masyarakat.
"Jangan sampai ada partai yang di dalam koalisi, tapi tidak mendukung program ini. Kalau ada kekurangan ya kita evaluasi, karena ini kan program baru," ujarnya.
Menurutnya, Kartu Prakerja ini sangat bagus untuk mengantisipasi dampak pandemi Covid-19 yang membuat pekerja jadi korban PHK ataupun dirumahkan. Terlebih lagi untuk angkatan kerja baru yang memang jadi sasaran awal dari program Kartu Prakerja.
"Peningkatan skill itu penting bagi masyarakat Indonesia. Baik mereka yang sudah pernah bekerja atau siap masuk dunia kerja," jelas Ketua Federasi Serikat Pekerja BUMN itu.
Arief memberikan masukan dan evaluasi yang perlu dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan Kartu Prakerja yang sudah berjalan sejak awal April lalu.
"Platform digital yang ditunjuk menyediakan program ini harusnya bisa bekerja sama juga dengan balai latihan yang ada di daerah-daerah. Pelatihan tidak bisa hanya dibuat online, tapi harus face to face. Mungkin ini evaluasi setelah pandemi," terangnya.
Kartu Prakerja, menurut Arief, juga merupakan janji yang direalisasikan oleh Presiden Joko Widodo saat kampanye Pemilihan Presiden 2019 lalu.
"Menurut saya, ini bukti presiden merealisasikan janjinya. Terbukti juga bisa mulai menolong masyarakat di masa pandemi Covid-19 ini," ungkapnya.
Sementara, Ketua Umum Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristandi juga melihat bahwa program Kartu Prakerja ini sebenarnya sudah tepat dalam rangka membantu angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan.
"Ini sebenarnya sudah tepat, meski demikian tetap perlu ada evaluasi terutama soal pelatihan yang diberikan," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Buka 1,2 Juta Kuota Program Kartu Prakerja
Sampai akhir tahun ini akan ada 19 juta peserta Kartu Prakerja sejak program ini diluncurkan pada tahun 2020.
Baca SelengkapnyaIkut Program Kartu Prakerja, 5 Juta Orang Telah Buka Rekening Pertama di Bank dan E-Wallet
Angka ini menunjukkan bahwa Program Kartu Prakerja berdampak positif ke perekonomian Indonesia.
Baca SelengkapnyaProgram Kartu Prakerja 2024 Segera Dibuka, Peserta Dapat Insentif Rp4,2 Juta
Untuk pengumuman lebih lanjut soal pembukaan progra Kartu Prakerja akan disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Strategi Pemerintah Atasi Kelangkaan Beras, Termasuk Buka Keran Impor
Harapannya, langkah itu bisa menambah suplai untuk memenuhi permintaan masyarakat.
Baca SelengkapnyaDunia Hadapi Perang dan Krisis Ekonomi, Jokowi: Kita Harus Eling Lan Waspodo
Jokowi menekankan pentingnya persatuan dan kerukunan antar masyarakat agar Indonesia menjadi negara maju.
Baca SelengkapnyaPenerimaan Pajak hingga Pertengahan Maret Tembus Rp342,88 Triliun
Mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.
Baca SelengkapnyaBulog Lanjutkan Program Bantuan Pangan Beras untuk Penuhi Kebutuhan Penduduk Indonesia
Keberhasilan Bulog menyalurkan Bantuan Pangan Beras pada tahun 2023 kembali dilanjutkan dengan penyaluran program yang sama untuk tahun 2024.
Baca SelengkapnyaAnies Bandingkan Gaji TNI Polri Lebih Banyak Naik di Era SBY, Jokowi Beralasan Pandemi Covid-19
Jokowi menjelaskan, bahwa setiap keputusan pemerintah selalu memperhatikan kondisi ekonomi dan situasi keuangan negara.
Baca SelengkapnyaKoperasi Bermasalah Tak Tertangani, Menkop Teten Tagih Janji DPR Bahas Rancangan Undang-Undang Koperasi
Operasional dan ekosistem kelembagaan koperasi sudah lama tidak dibenahi, meskipun koperasi dianggap sebagai pilar perekonomian nasional.
Baca Selengkapnya