Merdeka.com - Maraknya desakan dari masyarakat hingga dalam bentuk petisi terhadap pencopotan Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso dari jabatannya mendapatkan tanggapan dari Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Menurutnya, permintaan itu bukan untuk dituruti.

"Kita bukan LSM, tentu kita akan pertimbangkan masukan itu tetapi bukan untuk dituruti karena itu kita sudah ada norma-normanya," tegas Badrodin saat melakukan kunjungan kerja di Gedung Graha Tjendikia, Kompleks Akademi Kepolisian (Akpol) Jalan Sultan Agung, Kota Semarang, Jawa Tengah Selasa (28/7).

Bagi Kapolri, segala masukan yang disampaikan kepada Polri tetap akan diterima. "Ya masukan boleh-boleh saja silakan orang bersuara ini pak dicopot, ini pak dicopot kenapa? Itu bagian dari masukan kepada institusi Polri," paparnya.

"Berkali-kali sudah saya sampaikan bahwa kita itu lembaga negara. Ada aturan, ada aturan di dalam penilaian, ada aturan mutasi jabatan, ada aturan di dalam pengangkatan dan pemberhentian seorang pejabat," pungkasnya.

Seperti diberitakan, Koalisi untuk reformasi Polri mendesak Presiden Jokowi segera mencopot Kabareskrim Budi Waseso serta mendorong reformasi di tubuh Polri. Koalisi yang merupakan gabungan dari Ikatan Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Indonesia Legal Roundtable (ILR), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) ini, mengaku telah mendapatkan 20 ribuan lebih tanda tangan mendukung pencopotan Budi Waseso.

Tanda tangan ini dikumpulkan melalui petisi di laman change.org dengan tanda pagar copot Budi Waseso (#copotbuwas).