Kapolri minta jangan diadu domba soal pembentukan Densus Tipikor

Merdeka.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian enggan menanggapi kritik sejumlah pihak terkait pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Tito mengatakan, nantinya akan memberikan keterangan secara gamblang terkait pembentukan Densus Tipikor.

"Saya, (soal) Densus Tipikor tidak ingin komennya doorstop seperti ini, karena itu harus dijelaskan secara komprehensif," kata Tito di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta Selatan, Kamis (19/10).

Tito menegaskan untuk saat ini tak mau memberikan komentar terkait polemik pembentukan Densus Tipikor. Menurut mantan Kapolda Metro Jaya ini, pihaknya ingin lebih fokus menyiapkan rencana pembentukan Densus Tipikor dengan berkoordinasi dengan instansi yang berwenang.

"Saya siang ini ada bertemu kepada Menko Polhukam (Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan) menjelaskan," tegasnya.

Lebih lanjut, Tito tidak ingin adanya perdebatan atau adu domba dengan banyak pihak terkait pembentukan Densus Tipikor. Dia pun meminta media tidak memperpanjang polemik dengan mengkonfrontir komentar sejumlah pihak dan memotongnya.

"Saya tidak ingin, jangan di adu-adu saya dengan komen lain yang sepotong. Saya nanti akan beberapa memberikan wawancara khusus," tandasnya.

Diketahui, Wakil Presiden Jusuf Kalla menolak pembentukan Densus Tipikor di tubuh Kepolisian RI. Dia menyarankan agar Kepolisian membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi.

"Difokuskan dulu lah di KPK itu, dan KPK dibantu, sambil bekerja secara baik," ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (17/10).

Wapres JK menilai, tidak ada hal mendesak dalam memberantas korupsi sehingga belum diperlukan Densus Tipikor. Apalagi, KPK masih bisa menjalankan tugasnya dengan baik.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini khawatir jika Densus Tipikor dibentuk malah menimbulkan ketakutan bagi kepala daerah. Akibatnya, kinerja kepala daerah terhambat dan mempengaruhi situasi nasional.

"Kalau nanti di seluruh Indonesia sampai Kapolres, Kapolsek (ada Densus Antikorupsi) bisa menimbulkan ketakutan. Bahaya juga kalau semua pejabat takut ya sulitnya walaupun dia tidak korup, takut juga dia mengambil keputusan," kata Wapres JK.

Presiden Joko Widodo justru punya pandangan berbeda. Melalui Juru Bicara Johan Budi, Presiden tidak mempermasalahkan pembentukan Densus Tipikor. Asalkan bisa bersinergi dengan KPK dan Kejaksaan.

"Konsen presiden adalah bahwa Densus Tipikor ini nantinya harus bisa mempercepat upaya pemberantasan korupsi, yang kedua juga harus ada sinergitas antara Polri, KPK dan Kejaksaan," ungkap Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi Sapto Prabowo di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (17/10).

Dia menegaskan, pembentukan Densus Tipikor adalah kewenangan Polri. Densus tersebut sebetulnya bukan lembaga baru, sebab sebelumnya sudah ada Direktorat Tindak Pidana Korupsi di Bareskrim Polri.

"Tidak hanya Polri loh, Kejaksaan juga punya tim seperti itu meskipun namanya bukan densus," ujarnya.

Johan melanjutkan, pihak istana tidak khawatir keberadaan Densus Tipikor mengeliminasi peran KPK dalam pemberantasan korupsi. Dia percaya dengan pernyataan Kapolri bahwa keberadaan Densus bukan untuk melemahkan KPK.

"Kalau menurut penjelasan pak Kapolri kan tidak (untuk melemahkan KPK), malah dalam rangka untuk memperkuat," ucap mantan Juru Bicara KPK ini.