Kapolri kantongi data ormas bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45
Merdeka.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengaku telah mengantongi data ormas-ormas yang diduga bertentangan dengan dasar negara Pancasila dan UUD 1945. Namun Tito menolak menyebutkan ormas yang dimaksud. Data tersebut telah disampaikan ke Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto.
"Ada beberapa ormas yang kita sudah ada datanya dan kita sampaikan ke Menko," kata Tito usai acara peresmian Akademi Bela Negara (ABN) Partai NasDem di Pancoran, Jakarta, Minggu (16/7).
Ormas tersebut tidak serta merta bisa langsung dibubarkan. Langkah pembubaran ormas perlu dikoordinasikan oleh sejumlah lembaga negara terkait. Mulai dari Badan Intelijen Negara (BIN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kejaksaan Agung, Kemenko Polhukam, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Dalam Negeri.
"Baru kita ambil langkah-langkah yang perlu kita lakukan sesuai aturan itu. Tapi saya pikir pembubaran ormas bertentangan dengan pancasila, itu tindakan yang perlu kita lakukan. Pro dan kontra itu biasa, tapi kalau sudah bicara Pancasila, NKRI, apapun harus kita hadapi," tegasnya.
Mantan Kapolda Metro Jaya ini menyadari saat ini nilai-nilai Pancasila cenderung terlupakan dan tergerus dengan ideologi-ideologi baru yang bermunculan.
"Baik liberal demokrasi, yang belum tentu cocok dengan Indonesia. Atau ideologi-ideologi radikal dan ideologi kekinian yang tidak cocok dengan Indonesia dengan kondisi saat ini," ucapnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kecelakaan didominasi‘adu banteng’ sisi depan kendaraan yang saling bertabrakan.
Baca SelengkapnyaPAN menilai Indonesia penting memiliki Presiden seperti Prabowo Subianto yang mengerti dan memahami tentang geopolitik, pertahanan dan keamanan.
Baca SelengkapnyaPada 26 Februari lalu, partai yang diketuai oleh putra bungsu Presiden Jokowi itu hanya memperoleh 2.001.493 suara atau 2,68 persen.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaDalam debat ketiga Pilpres 2024, Prabowo sempat enggan membuka data pertahanan. Apakah ini alasannya?
Baca SelengkapnyaKoordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut, desas-desas Jokowi akan menjadi ketum parpol sudah lama digulirkan.
Baca SelengkapnyaMelalui akun media sosialnya, Kapolri menyebut NU menjadi salah satu pilar bangsa dalam mengisi kemerdekaan
Baca SelengkapnyaJenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca SelengkapnyaMenteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, data petugas pemilu 2024 yang meninggal tahun ini turun jauh ketimbang tahun 2019.
Baca Selengkapnya