Kapolri ingatkan unjuk rasa 4 November tak dilakukan di Istana

Merdeka.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan Presiden Joko Widodo merupakan pimpinan Eksekutif, bukan pimpinan Yudikatif. Sebab, apabila suatu permasalahan sudah memasuki ranah hukum, maka hal tersebut masuk ke dalam ranah yudikatif.

"Presiden adalah pimpinan eksekutif, bukan yudikatif. Kalau sudah masuk ke teknis penangkapan dan lain-lain, itu merupakan teknis hukum, jadi domain dari yudikatif," kata Tito kepada awak media di halaman Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Rabu (2/11).

Menurut Tito, tuntutan pendemo pada Jumat (4/11) nanti, kepada Presiden Joko Widodo untuk memenjarakan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait dugaan penistaan agama sangat tidak mungkin.

"Seandainya ada yang minta presiden penjarakan Ahok, itu berarti membuat presiden salah dalam intervensi teknis penegakan hukum. Jadi tidak perlu lagi demo itu di Istana," kata.

Selain itu, menurutnya, demo mendesak Presiden Joko Widodo memenjarakan Ahok tersebut tidak perlu lakukan. Sebab, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan akan mendukung proses tersebut secara hukum.

"Presiden sudah sampaikan itu kemarin. Jadi, sebetulnya tidak ada lagi alasan untuk ke Istana. Karena sudah disampaikan presiden, dukung proses hukum," tandasnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan bahwa dirinya telah mengerahkan sekitar 18 ribu anggota kepolisian untuk mengamankan jalannya aksi demo besar-besaran yang jatuh pada tanggal 4 November mendatang terkait penistaan agama yang diucapkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama 'Ahok' beberpa waktu lalu di Pulau Seribu.

"Hari Jumat ada 18 ribu personel. kita perhitungkan jumlah massa yang demo mungkin ada 50 ribu lebih. Untuk itu, berapapun jumlahnya, kita harap semua berlangsung aman," kata Tito Kepada awak media di halaman Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Rabu (2/11).