Kapolda Papua minta Gubernur Lukas ikut andil redam konflik Tolikara

Merdeka.com - Kerusuhan di Tolikara membuat sejumlah pihak prihatin. Berkaca dari insiden tersebut, Kapolda Papua Irjen Pol Yotje Mende menyarankan agar Gubernur Lukas Enembe lebih peduli dengan konflik sosial yang terjadi di Karubaga, Kabupaten Tolikara, seperti yang terjadi Jumat (17/7) pagi lalu.

"Saya sarankan kepada Gubernur untuk peran aktifnya, termasuk juga dengan tokoh adat dan masyarakat setempat," kata Yotje Mende di Kota Jayapura, Papua. Demikian dikutip dari Antara, Selasa (21/7).

Dijelaskannya, berdasarkan UU nomor 7 tahun 2012, jajaran provinsi, seperti TNI dan Polri tingkat daerah jika sudah terlibat langsung dalam penanganan konflik sosial, maka secara otomatis kepala daerahnya juga harus aktif di dalamnya. Dia meminta persoalan ini hanya hanya diselesaikan ke penegak hukum.

"Jangan hanya bola panas ini diserahkan kepada kepolisian. Kami (polisi) akan aktif dengan penegakan hukumnya dan gubernur dengan penanganan kemanusiaannya, sebab banyak juga saudara kita menjadi korban dalam kejadian ini. Termasuk pada penanganan rekonsiliasi dan rekonstruksi," katanya.

Mende mengemukakan bahwa hingga kini jajarannya tengah bekerja untuk melakukan penegakan hukum secara humanis, karena menyesuaikan dengan situasi yang terjadi di lapangan.

"Masih banyaknya massa yang berkumpul di Tolikara untuk melaksanakan KKR dan seminar gereja GIDI. Tidak semua massa di sana adalah pelaku ricuh sehingga kami juga harus hati-hati dalam penyelidikan dan penyidikan," katanya.

Sementara itu, Gubernur Papua Lukas Enembe meminta media massa, khususnya media nasional serta media sosial (facebook, twitter) dan lainnya tidak membesar-besarkan (memblow up - red.) insiden Tolikara.

"Sebab selama ini, Papua dibangun dengan semangat toleransi dan kerukunan umat beragama di bawah semboyan Kasih Menembus Perbedaan, kata Gubernur Lukas dalam siaran persnya Senin malam.

Lukas juga meminta umat Kristen dan Muslim di Kabupaten Tolikara dan di seluruh Papua juga Indonesia untuk menjaga perdamaian dan tidak terprovokasi oleh isu atau berita-berita yang provokatif dan tidak berimbang.

"Kasus Tolikara ini kan bersifat insidental, muncul karena kesalahpahaman baik antarumat beragama maupun masyarakat dengan pihak keamanan. Tidak perlu dibesar-besarkan lagi seakan-akan kita di Papua ini tidak junjung toleransi," ujarnya.