Kapolda Bali larang warganya ikut demo 25 November di Jakarta

Merdeka.com - Kepolisian Daerah (Polda) Bali mengumpulkan sejumlah tokoh muslim terkait isu unjuk rasa besar-besaran yang akan digelar pada 25 November dan 2 Desember mendatang di Ibu Kota. Beberapa tokoh muslim tersebut yakni, pimpinan pondok pesantren, unsur PBNU Bali, Muhammadyah Bali, MUI Bali, Lembaga Dakwa Islam Indonesia Bali, HMI Bali.

Kapolda Bali Irjen Pol Sugeng Priyanto mengatakan pertemuan tersebut bertujuan meredam pengerahan massa ke Jalarta di tanggal tersebut.

Pasalnya, Kapolda mengungkapkan dirinya mendapat laporan jika beberapa warganya ikut berunjuk rasa di Jakarta saat demo Ahok tanggal 4 November lalu.

"Saya mendapat laporan dari data intelijen, bahwa pada aksi sebelumnya, ada warga Bali yang datang ke Jakarta. Jumlahnya ratusan. Saya berharap agar tidak ada pengerahan massa ke Jakarta lagi," ujar Kapolda kepada wartawan, Selasa (22/11).

"Kata kuncinya adalah penegakan hukum dan itu sudah dilakukan. Lalu kasus ini diseret ke muatan politik, dan diduga akan ada tindakan makar. Saya selaku Kapolda Bali, atas arahan Kapolri mengimbau agar tidak ada pengerahan massa ke Jakarta pada tanggal 25 November maupun tanggal 2 Desember," tegasnya.

Menurut Kapolda, tidak ada alasan lagi untuk melakukan aksi unjuk rasa karena penegakan hukum sudah dilakukan secara tegas dan transparan. "Kalau anda tidak senang dengan Ahok, jangan pilih. Sederhana saja. Itu saja. Saya juga muslim, kalau tidak senang, ya, jangan dipilih," tandas Kapolda.

Sementara itu Ketua MUI Bali Taufik As'adi memastikan, MUI Bali tidak memiliki kewenangan untuk melarang umat muslim ke Jakarta. Namun MUI Bali tetap menghimbau agar umat muslim Bali cukup berdoa di seluruh masjid di Bali agar proses hukum terhadap penistaan agama dilakukan secara cepat, tegas, transparan.

"Kita tetap menghimbau agar tidak perlu ke Jakarta. Kita berdoa saja dari Bali untuk proses hukum penistaan agama agar berjalan secara lancar dan transparan," akunya.

Ia juga mengeritik bahwa masalah di Jakarta jangan sampai menyeret umat muslim di seluruh Indonesia. Sementara di Bali sendiri masih ada banyak persoalan yang harus segera diselesaikan. "Kalau urusan politik, biarkanlah itu di DKI, jangan ikut campur. Kalau urusan penistaan, semua sudah diproses hukum. Jadi tidak perlu lagi ke Jakarta," tutupnya.