Kanwil Kemenag Jatim Bantah OTT Ketum PPP Romahurmuziy Dilakukan di Kantornya
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan terhadap Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy, Jumat (15/3). Informasi awal menyebutkan bahwa Romahurmuziy ditangkap di Kanwil Kemenag Jatim di Sidoarjo.
Perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur membantah jika operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terjadi di kantornya.
Kepala Hubungan Masyarakat Kanwil Kemenag Jatim Markus menegaskan, OTT tersebut tidak ada kaitannya dengan Kementerian Agama.
"Saya sudah baca beritanya yang mengabarkan tadi pagi ada penangkapan seorang ketua umum partai politik di Kantor Kanwil Kemenag Sidoarjo. Sudah saya cek, tidak ada itu," katanya seperti dilansir Antara.
Markus berharap informasi tersebut diluruskan. "Intinya tidak ada OTT di Kantor Kemenag Sidoarjo atau wilayah Kanwil Kemenag Jatim lainnya tadi pagi," ucapnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Korban sempat dipingpong ketika melaporkan pengeroyokan itu ke polisi.
Baca SelengkapnyaKPK mengumumkan telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu.
Baca SelengkapnyaTim Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang dipimpin Pudji Hartanto Iskandar memantau persiapan pengamanan Operasi Ketupat 2024 di wilayah hukum Polda Jatim
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Peristiwa itu bermula saat korban mengaku diklakson berulang kali oleh orang tidak dikenal dan berseragam lengkap TNI di kawasan Fly Over, Pondok Kopi Jaktim.
Baca SelengkapnyaKanwil Kemenag Jawa Timur tidak bisa melakukan tindakan secara administrasi dan menyerahkan ke polisi.
Baca SelengkapnyaSudah ada sembilan tersangka dari puluhan saksi diperiksa Kejagung,
Baca SelengkapnyaSatem Same memang tercatat sempat terlibat dalam aksi penyerangan terhadap Pos Koramil Kisor Tahun 2021
Baca SelengkapnyaWalaupun sudah mengamankan sejumlah pihak, namun belum ada keterangan dari KPK.
Baca Selengkapnya"Keliatannya bisa jadi usulan hak angket ini akan layu sebelum berkembang, akan diblok, ya akan di bendung oleh kubu koalisi pemerintahan Jokowi,"
Baca Selengkapnya