Kalau Luhut diam saja berarti dia terlibat kasus Setya Novanto

Merdeka.com - Kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo oleh Ketua DPR ihwal permintaan saham PT Freeport Indonesia bergulir liar. Terakhir, Menteri ESDM Sudirman Said menyerahkan salinan transkrip percakapan antara Setya Novanto dan pengusaha Reza Chalid dengan petinggi Freeport berinisial MS kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Dalam salinan tersebut, nama Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan ikut disebut.

Kabar di lingkungan wartawan, Luhut dikabarkan akan memberikan keterangan pers pada Rabu (18/11). Namun belakangan, kabar tersebut tidak terbukti.

Berbeda dengan Presiden Jokowi yang namanya disebut dicatut oleh Setya Novanto, yang menyerahkan kasus tersebut kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, Luhut belum memberikan pendapatnya. Padahal dalam transkrip, nama Luhut disebut sebanyak 16 kali.

Menyikapi sikap Luhut tersebut, yang seolah menyembunyikan diri dari kasus ini, pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menyarankan agar Luhut sesegera mungkin mengklarifikasi isi transkrip tersebut. Jika tidak, publik akan berspekulasi kalau Luhut ikut terlibat dalam kasus pencatutan nama presiden.

"Idealnya, kawan L dan R harus mengikuti hal yang sama seperti dilakukan Presiden Jokowi. mengklarifikasi isi transkrip itu. Jika tidak, ini akan menimbulkan persepsi liar di publik, seperti banyak orang yang menduga benar gak mereka terlibat," kata Emrus saat dihubungi merdeka.com, Rabu (18/11).

Emrus menambahkan, semakin lama Luhut mengulur waktu untuk mengklarifikasi, persepsi publik akan membenarkan isi transkrip. Emrus menjelaskan, teori komunikasi politik menyebutkan, publik lebih percaya informasi yang lebih awal beredar, dalam kasus ini, nama Luhut disebut dalam isi transkrip Setya Novanto dan pengusaha Reza Chalid dengan petinggi Freeport berinisial MS.

"Saya sarankan secepat mungkin melakukan klarifikasi. Karena jika tidak, opini publik dapat merugikan mereka," ujarnya.