Kalah di PTUN, Menkum HAM tolak diminta mundur

Merdeka.com - Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin menegaskan tidak akan mundur dari jabatannya terkait kebijakan pengetatan remisi koruptor yang dibatalkan oleh PTUN.

"Saya tidak merasa malu bila ada yang meminta saya mundur manakala saya melakukan kebijakan yang pro rakyat," kata Amir di kantor Kemenkum HAM, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Kamis (8/3).

Menurut Amir yang berhak menentukan dirinya mundur adalah Presiden. "Yang berhak menentukan saya mundur, apabila kinerja saya yang tidak memenuhi harapan itu adalah yang mengangkat saya, yaitu presiden," ujarnya.

Kemenkum HAM, lanjut Amir, masih akan mengkaji putusan PTUN tersebut sebelum memutuskan banding atau tidak. "Kami akan kaji dulu," tandasnya.

Sebelumnya, anggota politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo meminta Menkum HAM Amir Syamsudin dan wakilnya Denny Indrayana secara ksatria mengundurkan diri karena kekalahan mereka di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) soal pengetatan pemberian remisi.

Keputusan Menkum HAM dalam pengetatan pembebasan bersyarat dan remisi tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga dibatalkan oleh PTUN.

Walaupun Menkum HAM banding, hakim memerintahkan agar semua penggugat dikeluarkan terlebih dari Lembaga Pemasyarakatan, karena keputusan Amir tersebut ditunda pelaksanaannya sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap. Dengan dikabulkannya gugatan, maka tentu berimplikasi kepada semua napi yang lain.