Kadin minta Jokowi lindungi pengusaha kecil dari kenaikan BBM

Merdeka.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta meminta agar pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera merumuskan langkah antisipatif. Sehingga dampak kenaikan BBM di provinsi DKI Jakarta dapat dieliminir.

"Beberapa kebijakan yang harus segera dirumuskan adalah menyangkut besaran kenaikan tarif angkutan umum agar segera dikaji sehingga besaran kenaikannya tidak melampaui daya beli masyarakat," ujar Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, di Jakarta, Kamis (20/6).

Dirinya meminta Pemprov DKI Jakarta segera berkomunikasi dengan para pelaku usaha di bidang transportasi. Sehingga ketika BBM sudah resmi dinaikkan, maka kenaikan tarif angkutan umum bisa segera ditetapkan.

"Hal ini sangat penting dan strategis karena komponen ini sangat berpengaruh terhadap kenaikan bahan bahan pokok," tambahnya.

Selain itu, dirinya juga meminta Pemprov, merumuskan bagaimana cara mengendalikan kenaikan harga harga bahan pokok dengan melakukan Operasi Pasar secara komprenhensif. Sehingga kenaikan harga-harga ini bisa dikendalikan semaksimal mungkin, termasuk jaminan pasokan pangan untuk DKI Jakarta.

"Karena imbas kenaikan BBM ini merambah ke semua sektor termasuk pelaku UKM di bidang agribisnis, perlu antisipasi jaminan pasokan baik untuk kebutuhan masyarakat maupun dunia usaha" jelasnya.

Tidak hanya itu, Kadin mengusulkan, Pemprov DKI memberikan insentif bagi Usaha Kecil Menengah (UKM), sehingga pelaku UKM dapat tetap bertahan. Jika dibiarkan, dikawatirkan UKM di Jakarta banyak yang tutup. Dampaknya akan menjadi beban pemerintah karena akan menambah angka pengangguran.

UKM sektor makanan, pengrajin tas, sepatu, konveksi, merupakan sektor yang sangat merasakan imbas kenaikan TDL listrik dan BBM. Besarnya biaya produksi, pendapatan, omzet, kualitas produksi menurun. Di sisi lain produk UKM kalah saing dengan produk China yang sudah membanjiri pasar Jakarta.

"Jika kondisi ini dibiarkan tanpa adanya bantuan dari pemerintah, maka akan berdampak buruk bagi pelaku UKM. Pemprov DKI perlu merumuskan insentif seperti bantuan modal, keringanan pajak, sarana promosi, pemasaran,dan lain-lain," jelasnya. (mdk/ian)