Kader PDIP Diminta Ikut PKH Kemensos, Proses Seleksi Koordinator Perlu Dikawal

Merdeka.com - PDI Perjuangan memberikan instruksi agar kadernya di daerah mengikuti seleksi koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) di kabupaten/kota. Pengamat politik Dedi Kurnia Syah menilai instruksi demikian legal dan tidak perlu ada persoalan. Hanya saja proses rekrutmennya harus sesuai prosedur.

"Instruksi semacam ini legal dan tidak ada persoalan, terlebih instruksi tersebut diarahkan ke kader. Selama proses rekrutmen sesuai prosedur maka tidak mengganggu apapun," kata dia melalui pesan singkat, Selasa (4/8).

Dedi menyarankan proses seleksi koordinator PKH Kemensos perlu dikawal. Supaya tidak ada prioritas tertentu kepada kader partai politik.

"Perlu dikawal agar tidak ada instruksi lanjutan yang diarahkan ke panitia agar memprioritaskan kader PDIP, tentu itu lain soal," ujarnya.

Dia menilai langkah PDIP itu solid dan maju sebagai partai politik. Sebab, partai berlambang banteng moncong putih itu menginginkan kadernya memiliki akses berhubungan langsung dengan masyarakat melalui program pemerintah.

"PDIP berpikir solid dan maju sebagai parpol, mereka ingin kader miliki akses untuk berhubungan dengan masyarakat melalui program pemerintah, dan mengikuti seleksi adalah cara yang baik secara politis," ucapnya.

"Parpol lain rasanya perlu juga mengikuti cara-cara PDIP semacam ini," imbuhnya.

Sebelumnya, PDIP menginstruksikan kadernya untuk turut serta dalam rekrutmen dan seleksi koordinator Kabupaten/Kota PKH tahun 2020 secara offline. Di mana seleksi tersebut diselenggarakan Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial.

Instruksi tersebut tertuang dalam surat yang dikeluarkan oleh DPP PDIP Nomor 1684/IN/DPP/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 bersifat rahasia. Surat tersebut ditandatangani Ketua DPP PDIP Nusyirwan Soejono dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Terkait surat tersebut, Hasto menjelaskan, PDI Perjuangan sebagai partai kader yang memiliki akar kuat di tingkat grass roots terus melakukan pendidikan dan kaderisasi politik. Ini sebagai syarat penempatan kader partai dari tingkat RT, RW, Desa, Kecamatan, Kabupaten Kota, Provinsi, hingga di tingkat nasional dan bahkan internasional.

Dia mengungkapkan, PDIP berkepentingan untuk melakukan rekrutmen anggota termasuk dari kalangan profesional dan tokoh masyarakat. Sebab partai yang menang Pemilu, dimana pun tradisi demokrasi di seluruh dunia, maka akan menempatkan kader-kadernya pada jabatan strategis.

"Jadi ketika Partai menginstruksikan kadernya untuk ikut kontestasi di pengawas desa, atau dalam Program Keluarga Harapan (PKH), aktif dalam bela negara dan aktif melibatkan diri dalam kepengurusan formal kemasyarakatan, hal tersebut merupakan bagian dari fungsi utama partai dan bagian dari tradisi demokrasi yang dijalankan partai," katanya.