Junjung transparansi KPK gandeng Polri & Kejagung di program e-SPDP

Merdeka.com - Guna meningkatkan transparansi dalam penanganan kasus, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Polri. Salah satu upaya transparansi tersebut dengan rencana peluncuran Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) berbasis online.

Ketua KPK, Agus Rahardjo menyatakan proses tersebut bertujuan untuk memantau tindak pidana korupsi di pelbagai wilayah Indonesia. "KPK dalam mencegah Tipikor koordinasi dengan penegak hukum lainnya adalah prioritas, nanti kami segera launching e-SPDP. Itu bisa memonitor korupsi di daerah. Itu bisa dimonitor dari Jakarta sehingga itu bisa dimonitor dengan baik," ujar Agus di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (1/12).

Adanya program e-SPDP, menurut Agus, akan mempermudah aparat penegak hukum dalam menangani suatu kasus. Ini khususnya jika kasus tersebut diperlukan koordinasi dan supervisi oleh aparat penegak hukum.

"Bagaimana kita bisa koordinasi dan supervisi kalau kita tidak tahu kasus yang ditangani secara lengkap teman teman di penegak hukum lain," ucapnya.

Berhubung program tersebut, terdapat tiga lembaga penegakan hukum. Agus menambahkan penggerak dari program tersebut akan dilakukan secara bergantian

"Ada tiga nanti dari KPK, Kejaksaan Agung dan Polri sehingga bisa mensupervisi jalannya e-SPDP ini," ujarnya.

Hari ini KPK menggelar konferensi pers dalam rangka hari bebas korupsi Indonesia. Dalam konferensi pers tersebut, dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri beberapa menteri seperti Menteri Keuangan, Menkopolhukam, Wiranto, Menteri Sosial, Khofifah Indra Parawansa, Menteri Perhubungan, Budi Karya. Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Jaksa Agung HM Prasetyo juga menghadiri konferensi pers tersebut.