Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Jumlah Harta Kekayaan 10 Capim KPK yang Diserahkan Pansel ke Jokowi

Jumlah Harta Kekayaan 10 Capim KPK yang Diserahkan Pansel ke Jokowi Gedung KPK. ©2014 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (pansel capim KPK) telah menyerahkan 10 nama capim KPK yang lolos uji publik ke Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Nantinya Jokowi akan memilah lagi 10 nama tersebut untuk diserahkan ke Komisi III DPR untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test.

Dikutip dari lama Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK, para capim ini miliki harta kekayaan yang beragam. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memiliki harta sebesar Rp3,9 miliar. Pria yang kerap disapa Alex ini terakhir melaporkan hartanya pada Februari 2019.

Sementara mantan Deputi Penindakan KPK Irjen Firli Bahuri tercatat memiliki harta Rp18,2 miliar. Kapolda Sumatera Selatan itu terakhir melaporkan hartanya pada Maret 2019.

I Nyoman Wara yang merupakan auditor investigasi utama di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tercatat per 31 Desember 2018, memiliki harta sekitar Rp1,6 Miliar. Johanis Tanak yang kini menjabat Direktur Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Usaha, pada Juni 2019 harta kekayaannya mencapai Rp8,3 Miliar.

Adapun mantan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Lili Pintauli Siregar tercatat memiliki harta Rp70 juta. Dia yang kini berprofesi sebagai advokat melaporkan hartanya pada 31 Desember 2017.

Sementara Luthfi Kurniawan Jayadi yang dikenal publik sebagai akademisi dan pendiri Malang Corruption Watch (MCW) belum ada kewajiban melaporkan harta kekayaan. Sedangkan Nurul Ghufron, saat menjabat dekan Universitas Jember, tercatat mempunyai harta sekitar Rp1,8 Miliar.

Nawawi Pomolango, yang merupakan Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, Bali, pada 31 Desember 2018 mempunyai harta sekitar Rp1,8 Miliar. Total jumlah harta Nawawi ini sama seperti yang dimiliki Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha pada Setkab, Roby Arya yakni Rp1,8 miliar. Roby tercatat melaporkan hartanya pada 31 Desember 2018.

‎Terakhir, Kepala Subdirektorat Bantuan Hukum Dirjen Pajak Kemenkeu, Sigit Danang Joyo, pada tahun 2016, tercatat memiliki laporan harta sekitar Rp2,3 miliar.

Reporter: Fachrur RozieSumber: Liputan6.com

Jangan Lewatkan:

Ikuti Polling Siapa Layak Pimpin KPK? Klik disini

(mdk/eko)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI

Jokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI

Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Baca Selengkapnya
Ini Alasan Presiden Jokowi Beri Kenaikan Pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo Subianto

Ini Alasan Presiden Jokowi Beri Kenaikan Pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo Subianto

Presiden Joko Widodo ungkap alasan dibalik pemberian kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Bicara Pengganti Firli Bahuri Sebagai Pimpinan KPK: Masih Dalam Proses

Jokowi Bicara Pengganti Firli Bahuri Sebagai Pimpinan KPK: Masih Dalam Proses

Kursi pimpinan KPK saat ini kosong, usai Jokowi memberhentikan Firli Bahuri dari jabatan ketua dan anggota KPK.

Baca Selengkapnya
Jokowi Lantik 9 Anggota KPPU Periode 2023-2028, Ini Daftarnya

Jokowi Lantik 9 Anggota KPPU Periode 2023-2028, Ini Daftarnya

Jokowi membimbing sembilan anggota KPPU mengucapkan sumpah jabatan

Baca Selengkapnya
Jokowi Tunjuk 3 Menteri Hadapi Gugatan Pengusaha Soal Kenaikan Pajak 75 Persen di MK

Jokowi Tunjuk 3 Menteri Hadapi Gugatan Pengusaha Soal Kenaikan Pajak 75 Persen di MK

Presiden Jokowi menunjuk 3 menteri hadapi gugatan para pengusaha hiburan terkait kenaikan pajak hiburan di MK.

Baca Selengkapnya
Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres

Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres

Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.

Baca Selengkapnya
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat

Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat

PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.

Baca Selengkapnya