Jubir Satgas: Kebijakan PCR Bersifat Dinamis
Merdeka.com - Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito mengemukakan kebijakan pemerintah dalam penanggulangan COVID-19 termasuk polymerase chain reaction/PCR bersifat dinamis.
Pernyataan itu dikemukakan Wiku menanggapi petisi penolakan polymerase chain reaction/PCR) untuk pelaku perjalanan udara yang dibuat seorang teknisi pesawat Dewangga Pradityo.
"Di masa pandemi yang sedang kita alami ini, kebijakan yang dikeluarkan selalu bersifat dinamis, disesuaikan dengan dinamika kasus, kesiapan laboratorium pendukung, dan kesiapan operator jasa transportasi,” tulis Wiku dalam platform Change.org, Kamis.
Menurut Wiku kebijakan yang dinamis termasuk tes PCR sebagai syarat wajib perjalanan yang saat ini terus dipantau oleh pemerintah.
Wiku juga berterima kasih atas aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui petisi online Change.org.
Kewajiban tes PCR untuk perjalanan udara masih mengundang komentar beragam masyarakat. Dua petisi online muncul untuk mendesak pemerintah membatalkan kebijakan tersebut.
Kedua petisi ini ditandatangani oleh hampir 48 ribu warganet. Petisi pertama dibuat oleh Dewangga Pradityo, seorang insinyur pesawat dan Herlia Adisasmita, seorang warga Bali.
Saat ini, Dewangga dan Herlia meminta agar kebijakan untuk mewajibkan PCR sebagai syarat perjalanan untuk diganti. Mereka menganggap bahwa kebijakan tersebut memberatkan masyarakat serta tidak sesuai dengan keperluannya.
Menurut Dewangga sirkulasi udara di pesawat udara lebih baik dibandingkan dengan moda transportasi lainnya.
Perkembangan terbaru, pemerintah telah menurunkan tarif tes PCR menjadi Rp275 ribu untuk daerah Jawa-Bali dan maksimal Rp300 ribu di luar Jawa-Bali dengan hasil maksimal 1x24 jam.
Walaupun sudah diturunkan, harga ini tetap dianggap masih terlalu mahal oleh kedua pembuat petisi. "Kalau bisa setara harga tes antigen," kata Dewangga.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu
446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca SelengkapnyaPenjelasan Lengkap Ditjen Pajak soal Peraturan Terbaru PPh 21
Ditjen Pajak menargetkan alat bantu tersebut dapat digunakan mulai pertengahan bulan Januari 2024.
Baca SelengkapnyaJelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat
Sejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Memberatkan, Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Bakal Dihapus
Kebijakan pemutihan tidak efektif, masyarakat cenderung menunda pembayaran pajak karena menunggu pemutihan.
Baca SelengkapnyaMenelusuri Perbedaan Perolehan Suara PSI antara C1 dan Data Sirekap
Pada 26 Februari lalu, partai yang diketuai oleh putra bungsu Presiden Jokowi itu hanya memperoleh 2.001.493 suara atau 2,68 persen.
Baca SelengkapnyaPolisi Belum Kembalikan Berkas Perkara Firli, Begini Respons Kejati
Kejati DKI Jakarta memastikan tidak ada konsekuensi apapun, jika polisi belum selesai melengkapi petunjuk JPU meski melewati tenggat waktu.
Baca SelengkapnyaPolisi Bersenjata Kawal Pelipatan Surat Suara Pemilu di Gudang Logistik Rohil
Pelipatan surat suara dilakukan oleh 259 orang. Proses pelipatan mulai dilakukan pada pukul 08.00 WIB.
Baca SelengkapnyaMedia Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri
Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca SelengkapnyaCara Pindah TPS Pemilu 2024, Diperpanjang hingga 7 Februari dengan Kriteria Tertentu
Dengan batas waktu pindah TPS yang diperpanjang hingga 7 Februari bagi pemilih dengan kriteria khusus, mereka yang sedang jauh dari asal tetap memiliki haknya.
Baca Selengkapnya