Jubir Jokowi Sebut Pemerintah Sudah Jalankan Rekomendasi WHO Soal Corona

Merdeka.com - Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). WHO meminta Indonesia meningkatan mekanisme tanggap darurat untuk menghadapi penyebaran virus corona.

Setelah mendapat surat tersebut, Presiden Jokowi langsung menelepon Tedros Adhanom Ghebreyesus. Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman tidak mengungkap apa yang disampaikan Jokowi kepada Dirjen WHO.

"Presiden Jokowi menelpon Dirjen WHO kemarin sore, Jumat 13 Maret 2020," kata Fadjroel dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (14/3).

Fadjroel mengatakan, surat menyurat antara lembaga internasional dengan Jokowi merupakan hal biasa. Tak ada yang perlu dikhawatirkan.

Kata Fadjroel, sebagian besar rekomendasi dalam surat WHO juga sudah dijalankan oleh pemerintah Indonesia untuk mencegah penyebaran virus corona. Misalnya, pemerintah sudah menerbitkan Keppres Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk menajamkan kemampuan koordinasi pemerintah dalam menangani wabah corona.

"Selain Surat Edaran Menkes No HK.02.01/Menkes/199/2020 tentang komunikasi penanganan Covid-19 yang berisi lima protokol serta panduan koordinasi pemerintah pusat dan daerah," jelas Fadjroel.

WHO dalam surat yang dikirim kepada pemerintah Indonesia memberikan lima poin tindakan-tindakan yang harus segera dilakukan untuk mencegah virus terus menyebar. Pertama, meningkatkan mekanisme tanggap darurat, termasuk menyatakan status darurat nasional.

Kedua, mendidik dan berkomunikasi aktif dengan publik terkait risiko dan keterlibatan masyarakat. Ketiga, mengintensifikasi penemuan kasus, pelacakan kontak, pemantauan, karantina dan isolasi kasus.

Keempat, meningkatkan pengawasan Covid-19 menggunakan sistem pengawasan penyakit pernapasan yang ada dan pengawasan berbasis rumah sakit. Kelima, uji kasus yang dicurigai per definisi kasus WHO, kontak kasus yang dikonfirmasi, menguji pasien yang diidentifikasi melalui pengawasan penyakit pernapasan.

WHO juga khusus meminta pemerintah Indonesia membangun laboratorium dengan kapasitas yang cukup dan memungkinkan tim mengidentifikasi kelompok penularan sehingga bisa segera diambil spesimennya. Termasuk menguji yang bukan hanya kasus dengan kontak langsung pasien positif, tetapi kepada seluruh pasien yang menderita flu parah hingga sesak napas.

"Saya akan sangat berterima kasih bila pemerintah Indonesia dapat menyediakan informasi detail kepada WHO mengenai pengawasan dan uji tes, identifikasi kontak dan contact tracing serta seluruh ringkasan data Covid-19. Penting bagi WHO mendapatkan data tersebut untuk dapat memberikan penilaian komprehensif secara global dan berkolaborasi serta berkoordinasi dengan kementerian kesehatan di seluruh negara yang terinfeksi," kata Tedros.