JPPR Nilai Metode Krejcie dan Morgan Rugikan Partai Nonparlemen
Merdeka.com - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menilai metode Krejcie-Morgan yang digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), dalam melakukan verifikasi atau eliminasi politik dapat merugikan partai politik baru atau non parlemen.
"Secara metode ini sangat merugikan partai politik baru," kata Manajer Pemantauan Seknas JPPR, Aji Pangestu saat dihubungi merdeka.com, Sabtu (12/11).
Bahkan, dia menyebutkan, perhitungan dengan menggunakan metode tersebut sangat tidak tepat diterapkan pada verifikasi yang dilakukan KPU. Karena dapat merugikan anggota partai politik yang belum aktif.
"Jika melihat perhitungannya tentu tidak tepat, karena merugikan beberapa anggota parpol yang belum aktif," jelasnya.
Aji pun mengungkapkan, penggunaan metode tersebut berindikasi ketidakadilan bagi partai politik baru.
"Indikasi ketidakadilan sebenernya sudah terlihat sejak putusan MK keluar bahwa partai parlemen tidak di verifikasi faktual. Terlebih penggunaan metode ini juga yang dulu tidak digunakan bagi partai parlemen," tegasnya.
Sebagai informasi, sistem verifikasi faktual pada Pemilu 2019 mengambil sampel 10 persen dari jumlah keanggotaan parpol yang diserahkan kepada KPU.
Misalnya syarat minimalnya 1000 anggota, dan parpol menyerahkan keanggotaan untuk dilakukan verifikasi faktual sebanyak 1.100 anggota, maka yang diverifikasi faktual diambil sampel 10 persen dari 1.100 anggota atau hanya 110 anggota.
Demikian pula terhadap syarat minimalnya 1/1000 dari jumlah penduduk, misalnya jumlah penduduknya 550.135 jiwa, maka keanggotaan parpol yang diserahkan untuk dilakukan verifikasi faktual sebanyak 550 anggota, dan dari 550 anggota diambil sampel 10 persen dari 550 anggota atau hanya 55 anggota.
Namun dengan menggunakan metode krejcie dan morgan tidak selalu sama jumlah sampel anggota yang dilakukan verifikasi faktual antara syarat minimal 1.000 anggota atau 1/1000 dari jumlah penduduk.
Sebagai contoh, kabupaten berpenduduk 1.200.000 jiwa, maka syarat minimal keanggotaan yang diserahkan adalah 1.000 anggota, dan jika parpol menyerahkan data keanggotaan melalui SIPOL, sebanyak 1.200 anggota. Maka jumlah sampel anggota parpol yang dilakukan verifikasi faktual sejumlah 290-an anggota dengan penghitungan metode krejcie dan morgan. Sementara dengan metode tahun 2019 hanya 120 anggota.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca SelengkapnyaJK kembali mengajak pihak-pihak keberatan dengan hasil Pemilu 2024 menempuh jalur konstitusional.
Baca SelengkapnyaData perolehan suara partai politik di Sirekap dapat diverifikasi langsung oleh setiap pengaksesnya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.
Baca Selengkapnya10 Partai Politik (Parpol) yang berpeluang untuk masuk ke DPR RI pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 ini.
Baca SelengkapnyaPoltracking Indonesia menggunakan metodologi antara lain, Warga Jawa Timur yang sudah memiliki hak pilih (berusia >=17 tahun/sudah menikah).
Baca SelengkapnyaPada 26 Februari lalu, partai yang diketuai oleh putra bungsu Presiden Jokowi itu hanya memperoleh 2.001.493 suara atau 2,68 persen.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan Sirekap KPU menunjukkan perolehan suara PSI melonjak dari awal real count KPU di bawah 3 persen kini memperoleh 2.403.316 suara atau 3,13 persen.
Baca SelengkapnyaDalam sistem ini, pemilih memberikan suaranya kepada partai politik, bukan kandidat individual.
Baca Selengkapnya