Jokowi tegaskan jangan sampai asap karhutla ganggu Asian Games 2018

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada satgas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bahwa Asian Games bakal digelar pada 18 Agustus sampai 2 September 2018. Dia menginginkan, asap karhutla tidak mengganggu perhelatan olahraga tersebut.

"Ini saya perlu ingatkan lagi, jangan sampai saat perhelatan (Asian Games) ada asap kebakaran lahan dan hutan," tegasnya saat memberikan pengarahan dalam rapat koordinasi nasional pengendalian karhutla 2018 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/2).

Jokowi mengatakan, asap yang ditimbulkan karhutla juga bisa mengganggu jalur penerbangan. Dikhawatirkan jelang hari pelaksanaan Asian Games, peserta dari luar negeri maupun dalam negeri kesulitan menggunakan jalur udara menuju Palembang akibat karhutla.

Sebagaimana diketahui, beberapa tahun belakangan, Palembang tercatat sebagai daerah rawan karhutla. Oleh karena itu, Jokowi terus berpesan agar karhutla segera ditangani secara integrasi.

"Maka itu kita bekerja keras agar Asian Games berjalan lancar tanpa terganggu masalah kebakaran hutan dan lahan," ujarnya.

Jokowi juga menginginkan, satgas penanganan karhutla segera mendeteksi titik panas atau hot spot di sejumlah daerah. Sehingga, lanjut dia, pencegahan bisa dilakukan dengan cepat.

"Jangan sampai terjadi kebakaran besar baru nabrak sana sini. Jadi ada api kecil langsung dipadamkan. Kesiapan, dan kesediaan SDM dan peralatan harus terus dicek dan diperhatikan termasuk pengaktifan satgas," pesannya.

Sebelumnya, Jokowi meminta satgas penanganan karhutla bekerja optimal. Satgas yang sudah dibentuk melibatkan pelbagai unsur. Mereka adalah Gubernur, Bupati, Walikota, Pangdam, Danrem, Kodim, Kapolda, Kapolres, sampai masyarakat.

Bagi kepala daerah atau pimpinan lembaga yang tidak mengikuti aturan main dalam satgas penanganan karhutla, Jokowi mengancam akan mencopot dari jabatannya.

"Sudah tegas ini saya ulang lagi. Paling kalau ada kebakaran, saya telepon Panglima, ganti Pangdamnya. kalau di provinsi mana. Kemudian saya telepon kapolri, ganti Kapolda. Kalau kecil, Kapolres. ini langkah untuk gerakkan satgas," tegas Jokowi.