Jokowi: Tak mungkin kita terus-terusan bakar Rp 714 triliun

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini memberikan sambutan kepada peserta program pendidikan reguler Lemhanas di Istana Negara. Di hadapan ratusan peserta PPRA, Jokowi sempat menyinggung alasan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Jokowi mengatakan anggaran negara untuk subsidi BBM tiap tahun membengkak. Hal itu sangat memboroskan keuangan negara yang seharusnya uang dapat diwujudkan ke hal produktif bukan konsumtif.

"Karena tadi malam BBM naik, saya mau cerita. APBN kita tahun 2015 Rp 2.039 triliun. Di dalam APBN itu, subsidi Rp 443 triliun, subsidi BBM Rp 303 triliun. Saya ingin berikan bayangan, dalam 5 tahun untuk subsidi BBM, Rp 714 triliun. Untuk bangun infrastruktur hanya Rp 507 triliun, kesehatan Rp 202 triliun, Bener enggak? Tiap hari kita bakar Rp 714 triliun," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (18/11).

Dengan angka subsidi itu, Menurut Jokowi, seharusnya dapat dibuatkan waduk untuk memajukan perekonomian di sektor pertanian. Angka itu, lanjut Jokowi, juga dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan kereta api dan pelabuhan.

"Kalau dibuat waduk harganya Rp 400-500 miliar, bisa jadi berapa waduk, 1.400 waduk. Kalau dibuat jalan, kereta api misalnya di Sumut naiknya Rp 360 triliun," ujarnya.

"Jadi kalau saya melihat postur begitu, harus kami ubah. Dari yang boros harus ke produktif, konsumtif keproduktif. Enggak ada yang lain. Enggak mungkin kami terus-terusan Rp 714 triliun dalam lima tahun," ujarnya lagi.

Jokowi mengatakan, jika tidak segera dihentikan besarnya subsidi tersebut, maka di masa depan akan terus membengkak. "Tahun depan gede lagi, kalau enggak kami hentikan. Dan ini tidak pernah kita sadari karena ga pernah (harga BBM) kita naikkan Rp 714 Triliun kalau itu politik anggaran harusnya angka-angka itu bisa digunakan, untuk bangun puskesmas bangun sekolah," ujar Jokowi.

Jokowi kemudian menjelaskan sejumlah pengalihan dari subsidi BBM dari yang konsumtif ke produktif seperti di sektor pertanian pupuk, benih, irigasi. "Irigasi yang benar yah seperti ini, tapi yang di lapangan ga ada. Waduk ga pernah dibangun karena waduk Rp 400-500 miliar. Tapi itu produktif untuk hasilkan sesuatu bagi suatu negara," ujarnya.

Untuk nelayan, pengalihan subsidi BBM diwujudkan ke dalam pemberian mesin pendingin untuk nelayan. "Sehingga semua saat berangkat ke laut ikannya bisa dimasukkan," ujarnya.

Pengalihan subsidi BBM juga akan diwujudkan ke dalam pemberian modal usaha mikro di desa-desa. "Usaha mikro di desa perlu modal kerja. APBN kita memang harus di arahkan ke sana, gini ratio kita merah, GAP sudah 0,413 itu tahun 2013. Itu bahaya sudah. Jadi tugas kita, sehingga kenapa subsidi itu dialihkan ke sini, sehingga mempersempit gini ratio," jelasnya.

Kemudian, Jokowi juga akan mengalihkan subsidi BBM ke sektor kesehatan. Dalam sektor ini, Jokowi akan bangun sistem banking dalam menerapkan Kartu Indonesia Sehat.

"Kita pakai banking system. Yang dulu-dulu, Subsidi lewat provinsi kabupaten, setelah camat terus lurah, RT/RW sudah kelamaan. Jadi bank aja punya system, cash transfer, bisa utuh, manajemen control mudah. Sistem itu yang ingin kita bangun," ujarnya.