Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk kesekian kalinya menegaskan tak membangun dinasti politik. Isu dinasti politik ini berkaitan dengan majunya anggota keluarganya dalam Pilkada Serentak.

Tercatat, anggota keluarga Presiden yang akan meramaikan Pilkada Serentak 2020 adalah putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka di Pilkada Solo. Menantu Jokowi, Bobby Nasution di Pilkada Medan. Adik ipar Presiden Jokowi, Wahyu Purwanto juga maju di dunia politik. Dengan meramaikan bursa Pilkada Gunungkidul 2020. Wahyu mendaftarkan diri sebagai calon Bupati Gunungkidul lewat Partai Nasdem.

"Yang menentukan rakyat, semua memiliki hak untuk memilih dan dipilih cari partai saja masih kesulitan," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (17/1).

Presiden Jokowi berjanji tidak mau ikut campur dengan langkah politik yang diambil putra sulung dan menantunya. Jokowi juga berjanji tidak akan mengkampanyekan Gibran dan Bobby.

"Saya tidak akan kampanye. Jadi sekali lagi tidak ada namanya dinasti, pilihan rakyat siapapun kalau tidak dikehendaki rakyat ya tidak akan jadi, cari partai masih kesulitan itu pertama," ungkap Jokowi.

Dinasti Politik

Menurut pengamat politik Universitas Airlangga, Surabaya, Hari Fitrianto menilai, keikutsertaan anak dan mantu Jokowi dalam Pilkada 2020 bukan upaya membangun dinasti politik. Sebab, syarat dinasti politik yang menjadi indikator tidak terpenuhi.

"Majunya Gibran dan Bobby dalam bursa Pilkada tidak bisa dinilai sebagai sebuah bentuk dinasti politik. Paling tidak dalam kacamata negatif. Selama ini dinasti politik terlanjur di-frame sebagai perilaku negatif menguasai jabatan-jabatan publik oleh suatu jalinan keluarga yang memiliki akses terhadap sumber kekuasaan melalui cara-cara tertutup dan anti-demokrasi," kata Hari saat dihubungi, Senin (13/1).

Dalam kasus Gibran dan Bobby, menurut dia, syarat dinasti politik tidak terpenuhi. Sebab, kedua anak muda itu, berusaha mengikuti proses demokrasi baik di internal partai maupun ke parpol lain.

"Sebagai milenial yang bersemangat, mereka jujur berikhtiar kok, ikut prosedur dan masuk dalam seleksi terbuka yang kompetitif," ungkapnya.

Seluk Beluk Dinasti Politik

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menjelaskan, dinasti politik adalah saat ada upaya untuk mengisi jabatan dengan anggota keluarga lalu mengabaikan proses rekrutmen dan kaderisasi sesuai asa demokrasi di partai.

"Politik dinasti lebih cocok dilekatkan pada pengisian kekuasaan oleh sekelompok orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan mengesampingkan praktik-praktik yang mengutamakan kaderisasi, kapasitas dan kompetensi dalam kepemimpinan politik," kata Titi pada merdeka.com, beberapa waktu lalu.

Titi menjelaskan, ada beberapa faktor menyebabkan seseorang membentuk politik dinasti. Di antaranya kepemilikan modal tinggi di partai hingga keinginan untuk terus berkuasa. Sehingga motivasi berkuasa untuk terus berkuasa itu menjadi latar dinasti politik.

Politik dinasti di Indonesia dalam era reformasi, kata Titi, tidak akan terlihat secara terang-terangan. Kondisi ini lebih dikemas sedemikian rupa, seolah-olah melalui proses demokrasi padahal semuanya sudah sengaja disiapkan agar memanipulasi masyarakat. "Padahal demokrasi prosedural itu hanya kamuflase saja."