Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyindir dengan halus bahwa pemerintahan sebelumnya takut kehilangan popularitas. Sebab, kata Jokowi, pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak segera mengalihkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke subsidi yang lebih bersifat produktif.

"Kenapa yang dulu-dulu tidak berani melakukan ini, karena masalah popularitas," kata Jokowi saat Hari Ulang Tahun PMII ke-55 di Masjid Nasional Al-Akbar Kota Surabaya, Jawa Timur, Jumat (17/4) malam.

Pada kesempatan itu, Jokowi menyampaikan tekadnya yang meski sulit terus dilaksanakan yakni dalam hal pengalihan subsidi BBM. Jokowi mengklaim bila pemerintahannya mengalihkan subsidi BBM senilai Rp 300 triliun per tahun yang konsumtif ke subsidi yang produktif.

Ia mencontohkan, untuk membangun jalur kereta api dari Aceh sampai Papua hanya perlu Rp 360 triliun. Tetapi sampai saat ini Indonesia tidak bisa membangunnya karena dana justru banyak dihabiskan untuk subsidi BBM.

Topik pilihan: Subsidi Premium dicabut | Penghapusan Premium

Jokowi mengaku sudah banyak diingatkan jika menerapkan kebijakan pengalihan subsidi BBM dari konsumtif ke produktif maka popularitasnya akan jatuh. Namun, Jokowi tak menghiraukannya.

"Tapi, saya sampaikan bahwa itu risiko sebuah keputusan," tegasnya.

Apalagi, ia menyadari Indonesia sedang dalam kondisi ekonomi yang sulit akibat tekanan ekonomi global. Meski demikian, Jokowi menegaskan hal itu tetap perlu dilakukan untuk membuat subsidi yang diberikan kepada rakyat tepat sasaran.

"Karena Rp 300 triliun setiap tahun subsidi BBM yang menikmati adalah mereka yang punya mobil. Subsidi ini apa tidak terbalik. Inilah proses untuk tepat sasaran," tutup Jokowi.