Jokowi sebut kemiskinan RI disebabkan tingginya angka buta huruf

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap generasi muda ikut serta mendorong percepatan pola pikir masyarakat. Ini disampaikan Jokowi saat hadir di acara Hari Lahir (Harlah) ke-55 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang dihelat di Masjid Agung Surabaya, Jawa Timur, Jumat malam (17/4).

Di hadapan ribuan kader PMII se-Indonesia tersebut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia sangat besar, tetapi belum mampu teratasi secara keseluruhan.

"Kondisi bangsa saat ini cukup sulit. Bahkan antarnegara sekarang sudah bisa dikatakan tidak ada batas. Negara-negara di Uni Eropa sekarang tanpa paspor," kata Jokowi dalam sambutannya.

Akhir tahun ini, lanjut dia, dibuka MEA (Masyarakat Ekonomi Asean). Menurutnya, pasar bebas bukan hanya di bidang ekonomi tapi juga ideologi. "Kalau tak hati-hati, ideologi lain juga bisa merusak bangsa. Permasalahan mendasar yang masih dialami bangsa Indonesia, adalah kemiskinan, narkoba dan radikalisme," katanya.

Mantan Wali Kota Solo ini juga menyebut, faktor penyebab kemiskinan terbesar adalah angka buta huruf di Indonesia yang mencapai sekitar 15,15 persen dari total keseluruhan.

"Karena itu saya akan mempercepat pendidikan tingkat atas dengan memperbanyak SMK/SMA Inpres. Sebab pertarungan ke depan adalah pertarungan kualitas SDM (sumber daya manusia) bukan SDA (sumber daya alam)," tegas suami Iriana ini.

Di contohkannya, negara seperti Singapura, Jepang atau Korea bisa maju itu bukan karena memiliki SDA melimpah, tapi karena SDM mereka unggul dan melimpah. "Sementara kita yang memiliki SDA melimpah, mulai dari minyak, kayu maupun batubara tapi tidak bisa maju karena salah dalam pengelolaan,"

"Karena itu, mulai sekarang raw material SDA harus diolah di Indonesia baru bisa dibawa ke luar negeri. Ini perlu dilakukan agar investasi juga bisa menyerap lapangan kerja," tegas presiden yang sebentar lagi akan melangsungkan pernikahan anak pertamanya tersebut.

Di samping itu, masih kata dia, pola pikir masyarakat dan tata kelola negara juga perlu dirubah dari yang bersifat konsumtif ke hal lebih produktif. Misalnya, subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang tiap tahunnya mencapai Rp 300 triliun, itu konsumtif dan kurang tepat sasaran sehingga harus diubah ke hal yang lebih produktif.

"Ini memang bukan kebijakan yang populis, tapi perlu saya lakukan. Padahal uang Rp 300 triliun itu bisa untuk membikin jalan kereta api di seluruh Indonesia yang belum terealisasi hingga saat ini. Saya yakin PMII tahu itu sehingga tak ikut demo menolak kenaikan BBM," ungkapnya.

Kemudian soal narkoba. Kata Jokowi, Indonesia sudah darurat narkoba. Karena setiap hari tidak kurang 50 orang mati karena barang haram tersebut, 1,5 juta orang sudah tak bisa direhabilitasi dan menunggu mati serta 4,5 juta orang masih bisa direhabilitasi.

"Saya tegaskan tidak ada ampun bagi pelaku kejahatan narkoba di Indonesia, hukumannya adalah mati. Ini untuk menjaga kedualatan bangsa," tegasnya.?

Terakhir, presiden Jokowi juga meminta seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sebab, munculnya gerakan radikal itu bertujuan untuk memecah belah bangsa.

"Sekarang ini banyak bangsa yang iri dengan Kebhinekaan Indonesia, tapi tetap damai. Karena itu jangan ada kompromi dengan gerakan-gerakan radikal," pungkasnya.