Jokowi reshuffle karena evaluasi atau beri jatah Golkar dan PAN?

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik 12 menteri baru untuk sisa masa jabatan 2014-2019. Selain 12 menteri, Presiden juga melantik kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) baru di Istana Negara.

Perombakan kabinet jilid II ini memantik spekulasi baru. Gabungnya Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) ke koalisi pendukung pemerintah beberapa waktu tentu ada 'harga' yang harus dibayar.

Disebut-sebut, jatah menteri merupakan tawaran pemerintah agar Golkar dan PAN bergabung. Meski malu-malu kucing, Golkar dan PAN diam-diam juga menyetor kader mereka yang bakal dipilih Jokowi jadi menteri.

Akhirnya pada reshuffle jilid II ini, kader Golkar Airlangga Hartanto menjadi Menteri Perindustrian. Sedangkan kader PAN Asman Abnur menjadi Menpan RB.

Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi Sapto Prabowo menampik tudingan tersebut. Johan menegaskan, perombakan kabinet Jilid II semata untuk kepentingan rakyat bukan kepentingan partai.

"Dalam rangka untuk mempercepat pembangunan jadi enggak karena kepentingan partai," tegas Johan usai pelantikan menteri kabinet kerja baru di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (27/7).

"Ini untuk kepentingan nasional, untuk menghadapi tantangan, saingan, kompetisi. Dalam rangka untuk membuka lapangan kerja rakyat, mengurangi pengangguran," sambung Johan.

Presiden, lanjut mantan pimpinan Plt Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini, meyakini sejumlah menteri baru nantinya bisa lebih baik. "Ini agar lebih progresif dan solid," jelasnya.

Mengenai masuknya beberapa kader partai pendukung baru seperti Airlangga Hartanto dari Partai Golkar, Johan enggan menanggapi lebih jauh. Dia menegaskan, pilihan tersebut hak prerogatif Presiden dan tentunya telah melalui pertimbangan yang matang.

"Pilihan kader itu Presiden yang tahu," singkatnya.