Jokowi: Reforma agraria cara baru atasi kemiskinan

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo menegaskan perlunya terobosan untuk menyelesaikan akses terhadap tanah serta persoalan ketimpangan penguasaan tanah di pedesaan. Sebab, sebagian besar petani di desa merupakan buruh tani yang tidak memiliki lahan dan petani gurem yang memiliki lahan kurang dari 0,3 hektare per orang.

Sebagian besar petani juga mempunyai tingkat pendapatan yang sangat rendah. Jokowi menilai tingkat pendapatan yang rendah inilah yang menjadikan para buruh dan petani gurem paling rentan terhadap kenaikan harga bahan pangan sehingga mendorong mereka urbanisasi ke kota-kota.

"Saya berharap reforma agraria dapat menjadi cara baru untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi khususnya di pedesaan. Semangat reforma agraria adalah terwujudnya keadilan dalam penguasaan tanah, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam," kata Jokowi dalam pengantar rapat terbatas membahas Reforma Agraria di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (23/8).

Jokowi berharap reforma agraria bisa menjadi cara baru menyelesaikan sengketa-sengketa agraria antara masyarakat dengan perusahaan dan antara masyarakat dengan pemerintah. Maka dari itu, dia meminta Kementerian/lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah percepatan implementasi reforma agraria.

"Wujudkan kebijakan peta tunggal atau one map policy. Lakukan sinkronisasi sistem hukum, dan semua peraturan sehingga tidak menimbulkan dualisme, tidak menimbulkan multitafsir dan mengakibatkan sengketa agraria," katanya.

Jokowi juga meminta penataan sektor pertanahan melalui legalisasi sertifikat aset dijalankan. Sertifikat sangat diperlukan dan jangan sampai terjadi seperti sebelumnya, di mana jika masyarakat mengurus sertifikat sampai bertahun-tahun.

"Tetapi yang gede-gede kalau urus sertifikat hanya sehari, dua hari, tiga hari. Ini harusnya terbalik-balik," katanya.

Lebih jauh, Jokowi meminta sesegera mungkin mengimplementasikan program penyediaan akses tanah melalui redistribusi terutama hak guna usaha HGU yang tidak diperpanjang, tanah-tanah terlantar dan pelepasan serta pemanfaatan kawasan hutan.

"Jadi kawasan hutan juga sama, arahnya sekarang ke fungsi. Fungsi tentu saja terhadap manfaat bagi rakyat."