Jokowi putuskan UN tetap lanjut, minta pelaksanaan disempurnakan
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo memutuskan Ujian Nasional (UN) tetap dilanjutkan. Hanya saja, Jokowi meminta pelaksanaan UN selanjutnya tetap dijalankan dengan berbagai penyempurnaan dan perbaikan.
Hal ini diputuskan Presiden Jokowi usai menggelar rapat terbatas membahas evaluasi lanjutan tentang pelaksanaan Ujian Nasional di Kantor Presiden, Senin (19/12).
"Presiden telah memutuskan hal yang berkaitan dengan Ujian Nasional. Ujian Nasional tetap diadakan dijalankan dengan berbagai penyempurnaan, perbaikan," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang menyampaikan hasil ratas tersebut.
Pramono menjelaskan, Jokowi menginginkan perbaikan pelaksanaan Ujian Nasional yakni dengan cara guru yang sudah disertifikasi, perlunya waktu untuk ditingkatkan kemampuannya. Dengan demikian, akan ada evaluasi terkait kinerja guru.
"Sehingga dengan demikian harapannya UN ini bisa menjadi benchmarking untuk kemajuan para siswa kita di kemudian hari," katanya.
Pramono menjelaskan, hal kedua, untuk jian Nasional akan ada kisi-kisi nasional terhadap beberapa mata pelajaran sekolah.
"Sehingga dengan demikian ada penyempurnaan terhadap hal itu," katanya.
Seperti diketahui, Mendikbud Muhadjir Effendy sebelumnya pernah mengusulkan Ujian Nasional dimoratorium. Namun, Presiden Jokowi kala itu meminta moratorium UN dikaji secara mendalam.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi ingin para santri dan pelajar menggunakan hak pilihnya dengan baik.
Baca SelengkapnyaTujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, tidak bisa menolak jika para guru sudah mengundangnya
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi menyebut tiga bidang kerja sama yang akan diperkuat oleh kedua negara.
Baca SelengkapnyaUsulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaPengukuhan Pengurus Kwarnas Pramuka periode 2023-2028 berdasarkan Keputusan Presiden.
Baca SelengkapnyaAturan ini diteken Jokowi pada 2 Januari 2024. Revisi UU ITE ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
Baca SelengkapnyaLangkah Gibran maju di Pilpres 2024 membuat sejumlah pihak meradang dan mendorong pemakzulan Jokowi.
Baca Selengkapnya