Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memuji perolehan skor Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang berada pada angka 37 pada tahun 2017. Angka ini mengalami perbaikan yang cukup signifikan dari tahun 1998 yang bertengger di posisi 20 dari 180 negara.

"Dari tahun 1998 sampai ke 2018 loncatannya saya rasa sangat signifikan sekali. Dari yang terjelek se-Asean sekarang naik menjadi CPI ke angka 37 ini patut disyukuri," kata Jokowi di peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2018 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (4/12).

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, membaiknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia berkat kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas dan mencegah korupsi. Jokowi berharap, pemberantasan dan pencegahan korupsi di Tanah Air tetap mendapat dukungan dari pelbagai pihak.

"Jangan sampai ada yang bilang korupsi kita stadium 4. Tidak ada," sambungnya.

Diketahui, Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto mengatakan korupsi di Indonesia sudah stadium 4.

Jokowi mengatakan, skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada posisi 37 bukan asumsi apalagi mengada-ada. Angka tersebut sesuai dengan data yang dilaporkan Ketua KPK Agus Raharjo.

"Ya kita bicarakan pakai angka-angka," ujarnya.

Pria kelahiran Solo, Jawa Tengah ini menuturkan, semua pihak patut mensyukuri skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia mengalami peningkatan yang sangat tajam.

"Memang banyak yang kita perlu perbaiki dan benahi tapi ada peningkatan seperti itu tidak boleh tutup mata," kata dia.

Jokowi menginginkan ke depan pelbagai pihak turut memperbaiki Indeks Persepsi Korupsi. Salah satu caranya membenahi pelayanan publik agar lebih cepat, sederhana dan transparan.

Jika pelayanan publik sudah memenuhi tiga hal tersebut maka peluang korupsi sangat kecil.

"Yang menyuap itu pasti pelayanannya ruwet, ribet, bertele-tele, lama, tidak transparan. Karena pengusaha ingin cepat. Satu-satunya jalan ya suap. Ini yang harus kita benahi. Sistem pelayanan yang sederhana, cepat, dan transparan," pungkas Jokowi.