Jokowi: Pengalaman jadi wali kota ajarkan saya kelola keberagaman

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Simposium Internasional Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Institusi Sejenis se-Asia (the Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions/AACC) di Auditorium Universitas Sebelas Maret (UNS), Solo, Rabu (9/8).

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menceritakan pengalamannya saat menjabat sebagai Wali Kota Solo. Dia mengatakan jika Solo merupakan kota yang menurutnya sebagai cerminan kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat majemuk.

"Saya ingin mengucapakan selamat datang kepada para peserta pertemuan dewan anggota asosiasi Mahkamah Konstitusi dan sejenis se-Asia di Kota Solo Jawa Tengah. Saya masih ingat saat menjadi wali kota Solo. Bagaimana setiap hari harus menghadapi aspirasi, tuntutan bahkan protes dari warga yang bukan hanya sangat beragam tapi juga sangat dinamis," ujar Jokowi.

"Pengalaman mengelola kota Solo mengajarkan kepada saya bahwa demokrasi dialogis dan prinsip-prinsip konstitusionalisme menjadi cara terbaik dalam mengelola keberagaman. Solo adalah salah satu merupakan mozaik keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia," imbuhnya.

Jokowi menambahkan, Indonesia yang memiliki belasan ribu pulau, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, 34 provinsi, 516 kabupaten dan kota dengan 714 suku, 1.100 bahasa lokal dengan ekspresi seni budaya berbeda-beda, bukan menjadi penghalang untuk bersatu.

"Keberagaman itu bukan penghalang. Kita disatukan cita-cita bersama untuk mewujudkan Negara Pancasila dalam bingkai konstitusi UUD 1945," katanya.

Pentingnya Pancasila, kata Jokowi harus dilihat sebagai perekat persatuan dan ideologi bangsa. Selain itu juga harus meyakini pentingnya UUD 1945 sebagai konsensus bersama antar seluruh elemen bangsa dan segenap warga negara.

"Kita memegang teguh konstitusi, untuk memastikan adanya penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak asasi manusia dan hak warga negara bagi seluruh rakyat Indonesia," sambungnya.

Dengan penghormatan, dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga negara itu, lanjut Jokowi, maka setiap warga negara mempunyai persamaan kedudukan, kesetaraan dalam kehidupan bernegara.

"Dalam negara konstitusi, tidak ada negara kelas satu atau kelas dua. Yang ada hanya warga negara Republik Indonesia," tandasnya.

Pengalaman tersebut, menurut Jokowi semakin meneguhkan keyakinannya, bahwa konstitusi menjadi pelindung kemajemukan, keberagaman. Baik pelindung berpendapat yang menjadi ciri demokrasi, maupun keragaman etnis budaya dan agama.

"Konstitusi lah yang menjaga agar tidak ada satu pun kelompok yang secara sepihak. Kelompok yang memaksakan kehendaknya tanpa mau menghormati hak-hak warga lain. Sebagai negara demokrasi, Indonesia menjadikan konstitusi sebagai rujukan utama," jelasnya.

"Tidak ada satu pun institusi di dunia ini yang memiliki kekuasaan mutlak. Apalagi seperti diktator. Konstitusi memastikan adanya perimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Jadi bisa saling saling mengontrol, mengawasi," jelasnya lagi.

Jokowi menegaskan, konstitusi juga bisa mencegah munculnya kelompok yang memaksakan kehendak atas nama jumlah massa. Sehingga dalam koridor tersebut akan terbangun demokrasi yang sehat, dan terlembaga.