Jokowi minta usulan RUU Wawasan Nusantara merujuk pada konstitusi

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas dengan agenda membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Wawasan Nusantara. Menurut Jokowi, RUU ini merupakan usul dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada presiden untuk dibahas bersama.

"P‎emerintah menghormati dan menghargai inisiatif DPD untuk mengusulkan RUU ini," kata Jokowi di Istana, Jakarta, Selasa (17/11).

Jokowi menjelaskan, masalah wawasan nusantara bagi negara kepulauan seperti Indonesia merupakan hal yang sangat penting. Untuk ‎bisa memberikan pandangan dan menentukan sikap yang tepat terkait RUU ini, Jokowi menginstruksikan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pertahanan, dan Menteri Luar Negeri untuk ‎mempelajari secara komprehensif mengenai urgensi, tujuan, manfaat, relevansi, substansi serta implikasi dari RUU ini

"Saya minta RUU ini dikaji dengan cermat dan hati-hati dengan merujuk pada konstitusi serta mempertimbangkan semua aspek filosofis, yuridis, sosiologis dan historis," ujar Jokowi.

Rapat Terbatas ini dihadiri Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Selanjutnya Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.