Jokowi Minta Penerapan Wisata Halal di Labuan Bajo Tak Dipaksakan

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi angkat bicara soal polemik penerapan pariwisata halal di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Penerapan wisata halal yang dicanangkan oleh Badan Otoritas Pariwisata (BOP) tersebut, ditolak oleh Pemprov NTT dan masyarakat Labuan Bajo.

Jokowi menilai sejatinya penerapan wisata halal harus memberikan manfaat serta memprioritaskan warga setempat. Sehingga, dia meminta agar penerapan wisata halal tak dipaksakan, jika tidak memberikan keuntungan untuk para warga.

"Ndak ndak ndak, kalau masyarakat enggak mau, setop, sudah. Saya sampaikan kalau tidak, setop, gampang. Di sini juga ada Bupati, ada Gubernur," ucap Jokowi kepada wartawan di kawasan Puncak Waringin Provinsi NTT, Rabu (10/7).

Penerapan wisata halal di Labuan Bajo-Flores juga mendapat penolakan dari Pemprov Nusa Tenggara Timur (NTT). Gubernur NTT, Viktor Laiskodat mengecam rencana label wisata halal di Labuan Bajo.

Menurut dia, mere-branding wisata di Labuan Bajo Flores, sama dengan mendatangkan konflik pada bisnis pariwisata yang bisa merambat ke konflik sosial lainnya.

Sementara itu, Ketua Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Salestinus mengatakan, program wisata halal yang dicoba diterapkan oleh Shana Fatina selaku Kepala Badan Otoritas Pariwisata (BOP) di Manggarai Barat, bertolak belakang dengan Program Wisata Budaya yang sedang dikembangkan oleh Pemprov NTT sebagai destinasi wisatawan dunia.

Dia mengatakan kecurigaan publik NTT terhadap Shana Fatina, sangat beralasan karena sebagai seorang Kepala BOP di Labuan Bajo, yang mayoritas masyarakatnya beragama Katolik dan Protestan, maka upaya menerapkan wisata halal diduga terkandung niat tidak baik.

Bahkan, bisa ditafsirkan sebagai upaya untuk membangun sel-sel yang memudahkan infiltrasi radikalisme dan intoleransi di Manggarai Barat atau di NTT.

Wacana wisata halal juga dinilai sebagai langkah yang sangat tidak masuk akal sehat publik karena melanggar prinsip-prinsip penyelenggaraan usaha pariwisata dan melanggar UU Kepariwisataan.

Reporter: Lizsa Egeham