Jokowi minta pencegahan korupsi di sektor perizinan dan pelayanan

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas terkait aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kantor Presiden. Dalam kesempatan ini, Jokowi menegaskan agar upaya pemberantasan korupsi dilakukan dari hulu sampai ke hilir.

"Dan saya juga tidak ingin hanya menjadi sebuah aksi (pemberantasan korupsi) simbolis-simbolis atau upacara seremoni-seremoni semata tapi saya ingin agar aksi ini betul-betul fokus, betul-betul konkret di lapangan," kata Jokowi, Jakarta, Selasa (22/11).

Jokowi meminta pencegahan korupsi diprioritaskan pada sektor perizinan dan sektor pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Dia juga meminta dilakukan pembenahan besar-besaran dalam tata kelola pajak dan penerimaan negara terutama di pengelolaan sumber daya alam dan pangan.

"Selain itu prioritas juga perlu diberikan pada upaya membangun transparansi dalam penyaluran dan penggunaan dana hibah dan bantuan sosial. Serta memberikan perhatian serius pada transparansi pengadaan barang dan jasa. Ini adalah area-area yang rawan tindakan koruptif," sambung mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Selain itu, Jokowi meminta ada pembenahan pada langkah-langkah deregulasi, perbaikan mekanisme, penyederhanaan prosedur birokrasi, termasuk penyederhanaan rezim surat pertanggungjawaban (SPJ). "Pembenahan ini harus terus dilakukan dengan lebih mengoptimalkan pemanfaatan IT, pemanfaatan teknologi informasi."

Dalam penegakan hukum sendiri, Jokowi menekankan agar berbagai pihak mendukung dan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baik dari sisi kelembagaan maupun kemandirian dan anggaran. Termasuk reformasi internal di institusi kejaksaan dan kepolisian juga harus terus berjalan.

"Tujuannya adalah menghasilkan penegakan hukum yang profesional. Kepolisian dan kejaksaan agung harus memperkuat bersinergi dengan KPK. Selain itu saya minta ditingkatkan transparansi penanganan perkara-perkara korupsi," pungkas Jokowi.

Pantauan merdeka.com, sejumlah menteri kabinet kerja hadir dalam ratas ini. Mereka di antaranya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Hamonangan Laoly.

Selain itu, hadir juga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil, Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro, Jaksa Agung HM Prasetyo.