Merdeka.com - Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas menyikapi kerusuhan di Papua. Dalam rapat tersebut, dia memerintahkan penegakan hukum secara tegas dan adil dalam kerusuhan yang terjadi beberapa waktu terakhir.

Menko Polhukam Wiranto mengatakan, penegakan hukum ini tidak hanya berlaku bagi pelaku kerusuhan di Jayapura saja. Tetapi pelaku rasisme di Surabaya juga akan ditindak dengan tegas.

"Beliau ingin agar hukum ditegakkan secara tegas siapa pun melanggar hukum baik kejadian di Surabaya, Papua, Papua Barat. Apakah masalah penghinaan, pelecehan, demo anarkis, pembakaran, perusakan. Beliau pastikan tindakan tegas harus dilakukan karena kita negara hukum," katanya di Istana Negara, Jakarta, Jumat (30/8).

Selain itu, dia menjelaskan, dalam rapat tersebut pemerintah sudah mendapatkan laporan dari Kepala BIN, Panglima TNI dan Kapolri cerita di balik kerusuhan Papua dan Papua Barat.

"Saat kita terima laporan dari Panglima, Kapolri dan Kabin, memang kerusuhan ini ada yang menunggangi, ada yang provokasi, ada yang sengaja untuk mendorong terjadinya kekacauan," ujarnya.

Dia menambahkan, dari informasi itulah pihaknya sudah mengetahui siapa yang mendapat keuntungan di balik rentetan peristiwa di Papua dan Papua Barat.

"Kita peringatkan siapa pun dia, hentikan itu," tegas Wiranto.

Sebab, katanya, ulah provokasi telah membuat situasi Papua maupun Papua Barat tidak kondusif.

"Kita tahu dan saya tidak mau sebutkan karena itu sangat merugikan kepentingan nasional," tutup Wiranto.