Merdeka.com - Rencana para wakil rakyat di DPR merevisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menuai polemik. Berbagai kalangan menolak UU KPK direvisi.

Salah satu alasannya, mereka menilai KPK akan dilemahkan. Namun, pihak yang pro terhadap revisi justru beralibi kewenangan KPK yang begitu besar harus dibatasi agar tak disalahgunakan.

Salah satu hal yang santer bakal direvisi adalah soal kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan. Selama ini, kewenangan KPK dalam menyadap memang kerap dipersoalkan oleh para politikus di Senayan.

Namun masalahnya, sejumlah kasus yang berhasil diungkap KPK selama ini dihasilkan dari penyadapan. Polemik ini pun disikapi berbeda oleh dua pemimpin negeri.

Jika Presiden Joko Widodo menolak UU KPK direvisi, hal berbeda justru datang dari sang wakil, Jusuf Kalla (JK). JK terus konsisten mendukung revisi UU KPK. Berikut ulasannya:

JK sebut kewenangan KPK harus ada batasnya

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengaku belum ada pembicaraan di internal pemerintah terkait revisi UU KPK. Meski demikian, JK yakin revisi UU KPK adalah untuk perbaikan kinerja KPK bukan untuk mengurangi peranan KPK."Belum kita bicarakan. Tapi saya yakin namanya perbaikan untuk perbaikan bukan untuk mengurangi peranan KPK, tapi untuk memperbaikinya," kata JK usai Pembukaan Pameran Lingkungan Hidup di Jakarta Convention Centre, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6). Terkait adanya pendapat bahwa revisi UU KPK adalah upaya untuk mempreteli kewenangan KPK, JK mengatakan, setiap kewenangan perlu dibatasi."Ya sesuatu kewenangan memang harus ada batas-batasnya, tidak bisa ada kekuatan mutlak. Yang terpenting KPK itu tanggung jawabnya bagaimana mengukurnya. Kan bukan berarti KPK punya kekuasaan yang tidak ada batasannya. Kan harus ada batasannya juga," tutur JK.

JK soal revisi UU KPK: Cuma Alquran & Injil yang tak boleh diubah

Wapres Jusuf Kalla (JK) kembali menegaskan dukungannya pada revisi UU KPK. Menurutnya, revisi perlu dilakukan untuk perbaikan KPK."Begini untuk memperbaiki keadaan setelah sekian puluh tahun, ada hal-hal tertentu perlu penguatan, perlu perbaikan. Enggak ada yang salah," tutur JK di kantornya Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (22/6).Menurut JK, sangat wajar apabila UU KPK direvisi. Pasalnya, Undang-undang Dasar 1945 saja mengalami amandemen."UUD saja diamandemen kok, masak UU KPK, apabila dibutuhkan. Ini kan sudah 13 tahun, tentu banyak perkembangan-perkembangan. Tapi prinsip pokoknya, KPK itu bekerja memberantas korupsi tetap. Tapi toh pelajari dulu," ujar JK.Perihal banyak penolakan terhadap rencana revisi UU KPK ini, JK menyebut hanya kitab suci agama yang tidak bisa direvisi."Undang-undang Dasar saja diamandemen. Yang tidak boleh diamandemen itu cuma Alquran, Hadits, Injil, itu saja," tutup JK.

JK: KPK lembaga terhebat, tapi kenapa korupsi belum berhenti?

Wapres Jusuf Kalla (JK) menilai perlu ada peningkatan kualitas kinerja KPK. Oleh sebab itu, dirinya mendukung revisi UU KPK."Begitu hebatnya kerja KPK pemberantasan korupsi kita, yang terhebat di dunia, tahu enggak?" tutur JK di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (22/6).Menurut JK, kehebatan kinerja KPK sudah terbukti. Meski demikian, tindakan korupsi tak kunjung musnah dari Indonesia."Ada enggak negara yang tangkap 8 menterinya memenjarakan? Ada enggak negara yang menangkap 14 gubernur selama 10 tahun? Tidak ada. Kita yang terhebat. Tapi kenapa korupsi belum berhenti?" ucap JK.Oleh sebab itu, menurut JK, perlu dilakukan evaluasi, termasuk di dalamnya revisi Undang-Undang KPK untuk menopang kinerja KPK menjadi lebih baik."Jadi sesuatu musti dievaluasi. Harus dievaluasi. Terbesar di dunia ini, usaha pemberantasan korupsi oleh KPK, Jaksa Agung, polisi terhebat di dunia," tutup JK.

JK bantah beda pendapat dengan Jokowi soal revisi UU KPK

Wapres Jusuf Kalla (JK) menegaskan tidak ada beda pendapat antara dirinya dengan Presiden Jokowi soal revisi UU KPK. JK berdalih yang ada dirinya dengan Presiden Jokowi memiliki perbedaan dalam hal berbicara."Tidak berbeda paham, tujuannya sama. Kadang-kadang cara berbicaranya saja beda. Tujuannya sama untuk perbaikan," ucap JK saat ditanya wartawan di acara buka puasa bersama yang digelar Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh di Kantor DPP Partai NasDem, Jl RP Soeroso, Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (20/6).Diketahui, Presiden Joko Widodo berbeda pendapat dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla soal usulan revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Presiden Jokowi menolak UU KPK direvisi.Sementara, Wapres Jusuf Kalla menyetujui revisi dilakukan dengan alasan demi perbaikan kinerja pemberantasan korupsi di Indonesia.